KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI SATU SUARA: BERANTAS TAMBANG ILEGAL, NARKOBA, DAN OKNUM PEMBEKING KEJAHATAN

 BERITA SEPUTAR POLRI 

KAPOLRI DAN PANGLIMA TNI SATU SUARA: BERANTAS TAMBANG ILEGAL, NARKOBA, DAN OKNUM PEMBEKING KEJAHATAN

 Jakarta —Aktualid.com Sinergi TNI dan Polri kembali ditegaskan. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi menghadapi berbagai ancaman kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari pertambangan ilegal, peredaran narkotika, kejahatan transnasional, hingga penyelundupan melalui berbagai jalur.

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah perkembangan modus peredaran narkotika menggunakan rokok elektrik atau vape untuk mengedarkan narkotika cair.

Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Aparat juga harus berani mengungkap jaringan yang melindungi dan membekingi praktik kejahatan tersebut.

"Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut," tegas Suyudi sebagaimana diberitakan dalam keterangan resmi.

Empat agenda yang menjadi perhatian

Pertemuan Kapolri dan Panglima TNI tersebut memuat beberapa agenda penting.

Pertama, memperkuat pemberantasan pertambangan ilegal melalui langkah terpadu TNI-Polri, sekaligus melindungi kekayaan alam negara dari eksploitasi yang melanggar hukum.

Kedua, mempersempit ruang peredaran narkotika, termasuk penggunaan vape sebagai sarana distribusi narkotika cair.

Ketiga, memperkuat penindakan terhadap kejahatan transnasional dan jaringan penyelundupan yang memanfaatkan berbagai jalur lintas wilayah maupun negara.

Keempat, menindak siapa pun yang terlibat atau memberikan perlindungan terhadap jaringan kejahatan, termasuk oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu, Kapolri juga menyoroti ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan identitas digital, serta praktik premanisme dan pemalakan yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Jangan berhenti sebagai pernyataan pejabat

Pernyataan Kapolri mengenai tidak adanya kompromi terhadap pihak yang membekingi kejahatan menjadi bagian penting dari pesan pertemuan tersebut.

Namun, masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar pernyataan tegas dari para pejabat negara.

Pemberantasan tambang ilegal, misalnya, harus mampu menjangkau bukan hanya pekerja atau operator di lapangan, tetapi juga pemodal, pengendali usaha, jaringan distribusi, serta siapa pun yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Demikian pula pemberantasan narkotika. Penindakan tidak boleh berhenti pada kurir dan pengedar kecil apabila jaringan pemasok, bandar, maupun pihak yang melindunginya belum tersentuh hukum.

Sinergi TNI-Polri juga harus tetap berjalan dalam koridor kewenangan masing-masing, berdasarkan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Publik menunggu pembuktian

Pertemuan Kapolri dan Panglima TNI merupakan momentum penguatan koordinasi dua institusi negara dalam menghadapi ancaman keamanan nasional.

Akan tetapi, ukuran keberhasilannya bukan seberapa tegas pernyataan yang disampaikan dalam pertemuan, melainkan seberapa konsisten penegakan hukum dilaksanakan setelahnya.

Masyarakat menunggu bukti bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan, termasuk mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan dengan institusi negara.

Sebab, supremasi hukum tidak boleh tunduk kepada kekuatan uang, jabatan, ataupun jaringan kekuasaan.

Sinergi TNI-Polri harus menjadi kekuatan untuk melindungi rakyat dan negara, bukan sekadar simbol soliditas antarlembaga.

Irman