Abdul Haris Soroti Dian Masuk Bursa Ketua Gerindra Kuningan: Masih di Bapilu Golkar Jabar, Jangan Lupakan Partai yang Mengantarkan ke Kursi Bupati

 BERITA DAERAH

Abdul Haris Soroti Dian Masuk Bursa Ketua Gerindra Kuningan: Masih di Bapilu Golkar Jabar, Jangan Lupakan Partai yang Mengantarkan ke Kursi Bupati

KUNINGAN,Aktualid.com Jumat, 16 Oktober 2026 — Nama Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang disebut masuk dalam profiling calon Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan memunculkan pertanyaan serius tentang konsistensi politik. Pasalnya, Dian diketahui telah masuk dalam struktur Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Jawa Barat, partai yang menjadi bagian penting dalam perjalanan politiknya hingga menduduki kursi Bupati Kuningan.

Pengamat kebijakan pemerintahan daerah dan praktisi hukum, Abdul Haris, S.H., menilai dinamika tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar publik tidak hanya disuguhi spekulasi mengenai kemungkinan Dian memimpin partai politik lain.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai hak seseorang menentukan pilihan politik, melainkan juga menyangkut konsistensi sikap, rekam jejak organisasi, serta posisi politik yang saat ini melekat pada seorang kepala daerah.

Masih di Struktur Golkar, Nama Justru Muncul di Bursa Gerindra

Informasi mengenai masuknya Dian dalam struktur Bapilu DPD Golkar Jawa Barat telah diberitakan pada Agustus 2026. Sementara itu, pada 15 Oktober 2026, namanya kembali mencuat setelah disebut masuk dalam profiling DPP Gerindra untuk calon Ketua DPC Gerindra Kuningan. Namun, masuknya nama dalam proses profiling tidak otomatis berarti yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai calon resmi atau akan menjadi ketua.

Dua perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab: bagaimana sebenarnya posisi dan sikap politik Dian saat ini?

Jika masih menjalankan peran dalam struktur Bapilu Golkar Jawa Barat, publik tentu wajar meminta penjelasan ketika namanya dikaitkan dengan peluang memimpin Gerindra di tingkat kabupaten. Apakah hal itu sebatas penjajakan internal Gerindra, sekadar pencantuman nama, atau sudah disertai komunikasi politik yang lebih konkret?

Kejelasan diperlukan agar kabar yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Golkar Bukan Sekadar Nama dalam Perjalanan Politik

Pada Pilkada Kuningan 2024, pasangan Dian Rachmat Yanuar–Tuti Andriani diusung koalisi yang melibatkan Partai Golkar, Gerindra, PKS, NasDem, PSI, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Dengan demikian, Golkar dan Gerindra sama-sama tercatat sebagai bagian dari koalisi pengusung pasangan tersebut.

Karena itu, sorotan terhadap hubungan politik Dian dengan Golkar tidak berarti mengabaikan kontribusi Gerindra. Sebaliknya, kedua partai memiliki rekam jejak dalam koalisi yang mengantarkan pasangan Dian–Tuti memenangkan Pilkada 2024.

Persoalannya, apabila peluang memimpin Gerindra benar-benar sedang dipertimbangkan, bagaimana Dian menjelaskan hubungan organisasinya dengan Golkar, terlebih ketika namanya dikaitkan dengan struktur Bapilu Golkar Jawa Barat?

Pertanyaan ini penting untuk menghindari kesan bahwa posisi dan dukungan politik hanya dipandang sebagai kepentingan sesaat.

Fokus Bekerja Tidak Menghapus Pertanyaan Politik

Ketika ditanya mengenai peluang menjadi Ketua DPC Gerindra Kuningan, Dian sebelumnya menyatakan fokus bekerja. Pernyataan itu dapat dipahami sebagai penegasan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Namun, jawaban tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan status dan sikap politiknya terkait kabar profiling tersebut.

Ada dua ranah yang perlu dibedakan. Pertama, kewajiban Dian menjalankan pemerintahan dan melayani seluruh masyarakat Kuningan. Kedua, kejelasan mengenai posisi serta aktivitas politiknya di tengah munculnya kabar yang menghubungkannya dengan kepemimpinan Gerindra.

Keduanya tidak harus dipertentangkan, tetapi juga tidak semestinya dicampuradukkan.

Jika Dian tidak berminat memimpin Gerindra, penjelasan tegas akan membantu menghentikan spekulasi. Jika namanya hanya masuk dalam penjajakan internal, hal itu perlu diperjelas. Apabila memang ada komunikasi politik yang lebih jauh, publik juga berhak mengetahui penjelasan mengenai statusnya, sepanjang disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsistensi Politik Perlu Dijelaskan

Bagi Abdul Haris, substansi kritiknya bukanlah bahwa seorang kader Golkar dilarang mempertimbangkan peluang politik di partai lain. Hak politik seseorang tetap harus dihormati sesuai peraturan dan mekanisme organisasi yang berlaku.

Namun, ketika seseorang masih dikaitkan dengan struktur partai tertentu, sementara namanya muncul dalam penjajakan kepemimpinan partai lain, keterbukaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Jabatan Bupati Kuningan merupakan amanah untuk seluruh masyarakat, bukan milik satu partai. Meski demikian, perjalanan politik yang mengantarkan seseorang ke jabatan tersebut tetap menjadi bagian dari rekam jejak yang patut diingat dan dinilai secara proporsional.

Kini, publik menunggu penjelasan Dian Rachmat Yanuar: apakah dirinya masih berkomitmen menjalankan peran dalam struktur Bapilu Golkar Jawa Barat, bagaimana ia menyikapi kabar namanya masuk dalam profiling calon Ketua DPC Gerindra Kuningan, dan apakah sudah ada komunikasi resmi mengenai kemungkinan tersebut?

Kejelasan itu penting agar dinamika politik tidak berhenti pada kabar tentang perebutan kursi ketua, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji konsistensi, keterbukaan, dan tanggung jawab politik seorang kepala daerah.

Irman