Manap Suharnap Desak Transparansi Anggaran HIV/AIDS Kuningan, Soroti Hasil Operasi Gabungan

 BERITA DAERAH

Manap Suharnap Desak Transparansi Anggaran HIV/AIDS Kuningan, Soroti Hasil Operasi Gabungan

KUNINGAN —Aktualid.com  Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menuntut transparansi anggaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan. Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD serta pelaksanaan kegiatan organisasi dan penggiat HIV/AIDS, menyusul informasi temuan HIV dan penyakit menular seksual dalam rangkaian operasi gabungan di sejumlah tempat kos dan hotel.

Manap meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menjelaskan informasi mengenai audit anggaran pencegahan HIV/AIDS yang disebut-sebut telah dilakukan. Kejelasan itu, menurut tuntutan FORMASI, diperlukan untuk mengetahui penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan capaian kegiatan pencegahan di lapangan.

Informasi mengenai audit tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait, termasuk mengenai lembaga pemeriksa, periode anggaran, ruang lingkup pemeriksaan, dan hasilnya.

Sorotan tersebut muncul setelah operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polres Kuningan, dan Dinas Kesehatan dilaksanakan di sejumlah tempat kos dan hotel dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam kegiatan itu, sejumlah orang dilaporkan terjaring pemeriksaan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya pemeriksaan kesehatan terhadap orang-orang yang terjaring serta temuan dugaan HIV dan penyakit menular seksual.

Namun, jumlah orang yang diperiksa, jumlah hasil skrining reaktif, dan jumlah kasus yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan medis belum diperoleh dari keterangan resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan.

Manap juga mempertanyakan kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan anggaran penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu, FORMASI meminta penjelasan mengenai kegiatan organisasi dan penggiat HIV/AIDS, termasuk bentuk program, sasaran penerima manfaat, serta hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut tuntutan tersebut, evaluasi perlu mencakup penggunaan anggaran, pelaksanaan edukasi, akses pemeriksaan HIV, pendampingan pasien, dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kesehatan.

Di sisi lain, operasi gabungan tersebut juga memunculkan informasi mengenai pasangan yang terjaring di tempat kos dan hotel, termasuk pasangan yang diduga melakukan hubungan di luar perkawinan, pasangan sesama jenis, serta pasangan suami istri.

Beredar pula informasi mengenai dugaan keterlibatan pasangan sesama jenis yang masih berusia di bawah umur. Informasi tersebut belum terverifikasi secara independen dan memerlukan klarifikasi dari aparat maupun instansi terkait.

Penanganan dugaan yang melibatkan anak harus mengutamakan perlindungan anak dan kerahasiaan identitasnya. Sementara itu, status HIV seseorang hanya dapat ditentukan melalui pemeriksaan medis sesuai prosedur, bukan berdasarkan status perkawinan atau orientasi seksual.

FORMASI meminta pemerintah daerah menjelaskan tindak lanjut operasi gabungan serta keterkaitannya dengan program pencegahan HIV/AIDS. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah kegiatan penertiban di lapangan diikuti pemeriksaan, konseling, rujukan pengobatan, dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai hasil audit anggaran HIV/AIDS, data terverifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dalam operasi gabungan, maupun tanggapan DPRD Kabupaten Kuningan dan pihak penggiat HIV/AIDS terkait tuntutan FORMASI.

Irman