Dewan Meradang, Pemda Membalas: Manap FORMASI — Jangan Jadikan Rakyat Tumbal Ego Kekuasaan

 BERITA DAERAH

Dewan Meradang, Pemda Membalas: Manap FORMASI — Jangan Jadikan Rakyat Tumbal Ego Kekuasaan

KUNINGAN,Aktualid.com11 September 2026 — Dinamika hubungan antara DPRD Kabupaten Kuningan dan Pemerintah Daerah belakangan kembali menjadi perhatian publik. Ketegangan mencuat setelah dalam rapat paripurna DPRD, sejumlah persoalan terkait kinerja dan kehadiran jajaran Pemerintah Daerah menjadi sorotan tajam anggota dewan. Kritik tersebut kemudian mendapat respons dari pihak eksekutif yang merasa turut disudutkan.

Situasi ini dinilai Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, harus segera diredam agar tidak berkembang menjadi konflik kelembagaan yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Dewan meradang, Pemda membalas. Kalau terus seperti ini, mau bagaimana cara mengelola pemerintahan? Jangan sampai hubungan eksekutif dan legislatif berubah menjadi saling sandera,” tegas Manap.

Menurut Manap, kritik DPRD terhadap Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang memang melekat pada lembaga legislatif. Namun, kritik harus disampaikan secara proporsional, berbasis data, dan diarahkan pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebaliknya, Pemerintah Daerah juga tidak seharusnya merespons kritik dengan sikap defensif atau emosional. Eksekutif harus mampu menjelaskan setiap kebijakan, program, penggunaan anggaran, maupun persoalan pemerintahan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat.

“DPRD punya fungsi pengawasan, Pemda punya kewenangan menjalankan pemerintahan. Jangan fungsi pengawasan dianggap sebagai serangan, dan jangan pula kewenangan eksekutif digunakan untuk mengabaikan kritik,” ujarnya.

Manap mengingatkan, DPRD dan Pemda bukan dua institusi yang seharusnya berkompetisi mencari siapa yang paling berkuasa. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi berada dalam satu tujuan, yakni menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Yang menjadi persoalan, kata Manap, adalah apabila perbedaan pandangan antara kedua lembaga tersebut berkembang menjadi pertarungan ego kelembagaan.

“Kalau dewan dan Pemda sibuk saling membalas, masyarakat mau mendapatkan apa? Rakyat tidak butuh pejabat yang sibuk mempertontonkan siapa yang paling benar. Rakyat butuh pelayanan publik yang baik, pembangunan yang tepat sasaran, serta anggaran yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh pejabat publik dan anggota DPRD menerima penghasilan yang bersumber dari keuangan negara dan daerah yang pada akhirnya berasal dari masyarakat.

“Jangan lupa, mereka digaji dari uang rakyat, dari pajak yang dibayar rakyat. Maka jangan jadikan rakyat sebagai tumbal ego kekuasaan,” tegas Manap.

Menurutnya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama memiliki tanggung jawab moral karena telah mengucapkan sumpah atau janji jabatan.

“Sumpah jabatan jangan hanya diucapkan ketika pelantikan. Harus diwujudkan dalam sikap dan keputusan. Kalau ada persoalan, selesaikan melalui mekanisme kelembagaan, bukan dengan saling meradang di ruang publik,” ujarnya.

Manap meminta DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol secara kritis, sementara Pemda harus membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan atas setiap persoalan yang dipertanyakan.

Ia juga mengingatkan agar perbedaan antara DPRD dan Pemda tidak sampai mengganggu pembahasan anggaran, pelayanan publik, pembangunan, maupun program yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Beda pendapat itu sehat dalam demokrasi. Pengawasan juga wajib. Tetapi jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan oleh ego masing-masing. Eksekutif dan legislatif harus kembali ke tugas dan amanahnya masing-masing.”

“Kalau memang ada yang salah, koreksi. Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada perbedaan, duduk bersama. Jangan rakyat yang akhirnya menjadi korban,” pungkas Manap.

Irman