"Di negeri besar, rakyat belajar satu hal yang tak diajarkan di sekolah: cara tetap berharap bahkan ketika harapan lebih sering dipidatokan daripada diwujudkan.”
"Di negeri besar, rakyat belajar satu hal yang tak diajarkan di sekolah: cara tetap berharap bahkan ketika harapan lebih sering dipidatokan daripada diwujudkan.”
Di sebuah negeri yang begitu besar hingga peta pun kelelahan membentangkannya, para tetua berkumpul di balai desa membicarakan masa depan bangsa. Mereka sepakat bahwa ukuran adalah takdir: semakin luas tanah, semakin otomatis makmur rakyatnya. Maka sawit dijadikan pohon suci; daunnya dianggap lambang peradaban, buahnya dianggap bukti kejayaan. Setiap pidato dimulai dengan kalimat yang sama: “Kita bangsa besar.” Kalimat itu diulang seperti mantra, seolah kemiskinan dapat ciut hanya karena malu mendengar gema patriotisme. Rakyat kecil lalu bertanya pelan, “Jika kita memang sebesar itu, mengapa meja makan kami masih sekecil ini?” Tetapi pertanyaan semacam itu dianggap kurang nasionalis, sebab di negeri besar, simbol sering lebih kenyang daripada manusia.
Lalu datanglah gagasan tentang koperasi desa, yang dalam dongeng resmi disebut sebagai kendaraan gotong royong menuju kemerdekaan ekonomi. Praktiknya, koperasi sering berubah menjadi lemari arsip tempat cita-cita disimpan rapi lalu dilupakan. Desa dipanggil “pusat ekonomi baru”, tetapi anak mudanya tetap pergi ke kota menjadi roda kecil dalam mesin yang bahkan tidak mengenal nama mereka. Satirenya terletak di sini: negara ingin desa mandiri, tetapi keberhasilan desa justru diukur dari seberapa cepat ia menyerahkan tenaga kerjanya kepada kota. Maka lahirlah paradoks paling halus, desa dipuji dalam pidato, tetapi ditinggalkan dalam kebijakan. Dan seperti parabel kuno tentang petani yang menjual cangkul demi membeli spanduk pertanian, kita kadang lebih sibuk membangun slogan daripada membangun daya hidup.
Tentang makan gratis, para penguasa berkata bahwa rakyat tidak boleh lapar. Itu benar, sebab perut kosong memang sulit diajak bermimpi. Tetapi sejarah juga mengajarkan bahwa manusia tidak hidup dari nasi saja; ia juga membutuhkan martabat, pekerjaan, dan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika makan gratis menjadi jembatan menuju kemandirian, ia adalah kebajikan. Tetapi jika ia berubah menjadi ritual politik yang terus dipertontonkan, maka rakyat perlahan diposisikan bukan sebagai warga negara, melainkan penonton yang diberi popcorn agar tetap tepuk tangan. Dalam satire kekuasaan, kemurahan hati sering tampil seperti hujan: deras saat kamera menyala, lalu hilang ketika tanah benar-benar kering.
Dan akhirnya, kalimat pamungkas itu selalu kembali dengan dada dibusungkan: “Tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita.” Sebuah pernyataan yang terdengar gagah sekaligus getir. Sebab diam-diam ia mengandung pengakuan bahwa dunia memang tidak bekerja dengan belas kasihan, melainkan kepentingan. Namun justru karena itulah bangsa besar seharusnya belajar membangun kekuatan dari kesadaran, bukan sekadar kebanggaan. Singa tidak menjadi raja hutan karena terus mengaum menyebut dirinya singa. Ia dihormati karena mampu menjaga kawanan tanpa harus setiap hari berpidato tentang kebesarannya. Maka mungkin ukuran sejati sebuah bangsa bukanlah seberapa keras ia meneriakkan “besar”, melainkan seberapa sedikit rakyatnya yang harus berpura-pura percaya bahwa semuanya baik-baik saja.
Barangkali memang beginilah cara bangsa besar bertahan: berjalan tertatih sambil tetap berpidato tegak. Ada harapan yang aneh sekaligus lucu di negeri ini, setiap kali keadaan tampak memburuk, selalu muncul keyakinan baru bahwa “sebentar lagi semuanya akan berubah.” Rakyat mengeluh sambil tertawa, marah sambil membuat meme, kecewa sambil tetap antre memilih pemimpin berikutnya. Dan mungkin justru di situlah kekuatan paling rahasia bangsa ini: kemampuan untuk tidak benar-benar menyerah meski berkali-kali dikecewakan. Sebab di negeri yang terbiasa hidup dari janji, optimisme akhirnya bukan lagi tanda kepastian, melainkan bentuk paling elegan dari daya tahan.
Irman

