LPJ APBD 2025 Bupati Kuningan dan Rakyat Kuningan yang hidup seperti Ikan Dilaut

LPJ APBD 2025  Bupati Kuningan  dan Rakyat Kuningan yang hidup seperti Ikan Dilaut

KUNINGAN – Aktuakid.com Bupati Kuningan, Dr. Dian Rahmat Yanuar, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan.

Dalam laporan tersebut, total APBD Kabupaten Kuningan tahun 2025 tercatat mencapai sekitar Rp2,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar digunakan untuk belanja pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,3 triliun.

Pos anggaran terbesar berikutnya adalah belanja barang dan jasa, di luar belanja peralatan, mesin, gedung, dan jalan, yang mencapai sekitar Rp647 miliar.

Menanggapi penyampaian LPJ tersebut, penggiat sosial senior Kabupaten Kuningan dari LSM Pelangi Indonesia, Yadi, menilai komposisi anggaran tersebut masih belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kepentingan masyarakat secara langsung.

"Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menyejahterakan rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, jika melihat rincian anggaran yang disampaikan, belum terlihat program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung," ujar Yadi.

Ia mengibaratkan kondisi masyarakat seperti ikan di laut yang harus mencari makan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

"Faktanya, Kuningan masih masuk dalam jajaran kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Begitu pula dengan persoalan stunting yang menurut kami belum menunjukkan penurunan yang signifikan," katanya.

Yadi berharap Pemerintah Kabupaten Kuningan ke depan dapat mengarahkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya melalui program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta stunting.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait kritik yang disampaikan oleh Yadi.

Irman