Satu Desa, Satu Truk? Mengurai Potensi Pemborosan dalam Skema Logistik Kopdes Merah Putih

Satu Desa, Satu Truk? Mengurai Potensi Pemborosan dalam Skema Logistik Kopdes Merah Putih

Di dunia usaha, logistik bukan sekadar urusan kendaraan. Logistik adalah seni menyalurkan barang dengan biaya serendah mungkin dan efisiensi setinggi mungkin.

Karena itu, ketika muncul skema operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mengharuskan setiap desa memiliki satu truk, satu mobil pick-up, dan satu kendaraan roda dua atau roda tiga, sejumlah kalangan mempertanyakan logika bisnis di balik kebijakan tersebut.

Alih-alih terlihat sebagai investasi produktif, skema ini dinilai berpotensi menciptakan beban biaya yang besar sejak awal.

Armada Besar untuk Desa, Apakah Benar Dibutuhkan?

Dalam konsep yang beredar, setiap unit Kopdes Merah Putih akan dibekali paket armada transportasi sendiri.

Artinya, satu desa berpotensi memiliki:

1 unit truk

1 unit mobil pick-up

1 unit kendaraan roda dua atau roda tiga

Pertanyaan yang kemudian muncul cukup sederhana:

Seberapa besar volume distribusi barang di satu desa hingga membutuhkan tiga jenis armada sekaligus?

Dalam praktik bisnis, kendaraan adalah aset produktif yang hanya bernilai jika tingkat pemanfaatannya tinggi. Jika kendaraan lebih banyak terparkir dibandingkan digunakan, maka aset tersebut berubah menjadi beban biaya.

Belajar dari Ritel Modern

Kritik terhadap skema ini semakin menguat ketika dibandingkan dengan sistem distribusi yang diterapkan jaringan minimarket modern.

Perusahaan ritel besar umumnya tidak menempatkan kendaraan di setiap gerai. Mereka menggunakan sistem distribusi terpusat melalui gudang regional dan armada yang bergerak secara terjadwal.

Satu kendaraan distribusi dapat melayani banyak gerai sekaligus dalam satu wilayah.

Model ini dipilih bukan tanpa alasan. Semakin tinggi utilisasi kendaraan, semakin rendah biaya distribusi per unit barang.

Sebaliknya, menempatkan armada di setiap titik pelayanan justru berisiko membuat kendaraan menganggur dalam waktu yang lama.

Jika pola distribusi ritel modern yang melayani ribuan gerai mengandalkan armada terpusat, maka muncul pertanyaan mengapa satu gerai koperasi di tingkat desa memerlukan tiga kendaraan operasional sendiri.

Overhead Cost yang Berpotensi Membengkak

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi S. Kanang, menyoroti potensi tingginya overhead cost yang muncul dari skema tersebut.

Masalah utamanya bukan hanya biaya pengadaan kendaraan, tetapi biaya jangka panjang yang harus terus ditanggung.

Beberapa komponen yang perlu diperhitungkan antara lain:

Penyusutan Aset

Setiap kendaraan mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun. Semakin banyak armada yang dimiliki, semakin besar pula biaya penyusutan yang harus dicatat.

Perawatan dan Perbaikan

Servis berkala, penggantian suku cadang, ban, oli, hingga biaya uji kendaraan merupakan pengeluaran rutin yang tidak bisa dihindari.

BBM dan Pajak

Kendaraan tetap membutuhkan biaya operasional dan kewajiban pajak, bahkan ketika tingkat pemanfaatannya rendah.

Biaya SDM

Armada tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan pengemudi, tenaga operasional, serta sistem pengelolaan logistik yang menambah beban pengeluaran.

Risiko Kendaraan Menganggur

Tantangan terbesar justru terletak pada utilisasi.

Apabila volume transaksi dan distribusi barang di desa tidak cukup besar, kendaraan-kendaraan tersebut berpotensi lebih sering terparkir daripada digunakan.

Dalam ilmu logistik, kondisi ini dikenal sebagai idle capacity — kapasitas yang tersedia tetapi tidak menghasilkan nilai ekonomi.

Ketika hal itu terjadi, biaya terus berjalan sementara produktivitas tidak bertambah.

Logistik Modern Bukan Soal Banyaknya Kendaraan

Prinsip dasar logistik modern adalah lean logistics dan just-in-time distribution.

Tujuannya bukan memperbanyak armada, melainkan memastikan barang sampai tepat waktu dengan biaya seminimal mungkin.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai pendekatan yang lebih rasional adalah membangun sistem distribusi bersama di tingkat kecamatan atau kabupaten, sehingga satu armada dapat melayani banyak koperasi sekaligus.

Dengan cara tersebut, biaya investasi dapat ditekan, utilisasi kendaraan meningkat, dan dana yang tersedia bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif seperti modal usaha, pelatihan, atau penguatan rantai pasok.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah berapa banyak kendaraan yang dimiliki setiap koperasi desa, melainkan apakah kendaraan tersebut benar-benar dibutuhkan dan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkannya. Sebab dalam bisnis, aset yang tidak produktif bukanlah investasi, melainkan beban.

Red