Menggugat Program Makan Bergizi Gratis "Ketika Semua Punya Dapur dan Wasit Ikut Bermain "

Menggugat Program Makan Bergizi Gratis "Ketika Semua Punya Dapur dan Wasit Ikut Bermain "

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan janji besar: memperbaiki kualitas gizi anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Namun, ketika sebuah program bernilai ratusan triliun rupiah dijalankan melalui jaringan kepentingan yang saling bertaut, pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar apakah program ini berjalan, melainkan untuk siapa sesungguhnya program ini bekerja.

Dalam sebuah diskusi publik, Media Wahyudi Askar dari MBG Watch melontarkan kritik yang menggambarkan betapa kusutnya jalur pengawasan program tersebut. Menurutnya, hampir semua pintu pengaduan seolah berada di dalam lingkaran yang sama.

«"Mau lapor ke DPR, DPR punya dapur. Lapor ke Polisi dan TNI, mereka juga punya dapur. Bahkan kita kebingungan sampai ke jalur akhirat, mau lapor ke MUI, ternyata pimpinan MUI juga merangkap jabatan sebagai komisaris dan memiliki konflik kepentingan. Bagaimana mungkin jika wasitnya ikut bermain?"»

Ungkapan itu mungkin terdengar satir, tetapi menyimpan persoalan serius: ketika lembaga politik, aparat keamanan, hingga tokoh yang seharusnya berdiri sebagai penjaga moral memiliki keterikatan langsung dengan ekosistem proyek, maka mekanisme checks and balances berisiko kehilangan daya gigitnya.

Ketika Pengawas Kehabisan Tempat Mengadu

Dalam sistem demokrasi, pengawasan tidak hanya bergantung pada satu lembaga. DPR, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga kelompok keagamaan semestinya menjadi pagar berlapis yang menjaga uang rakyat tetap berada di jalurnya.

Masalahnya, apabila para penjaga pagar juga berada di dalam arena permainan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap proses pengawasan itu sendiri. Pada titik itulah muncul pertanyaan mendasar: kepada siapa masyarakat harus melapor ketika semua pihak dianggap memiliki kepentingan?

Seruan Menekan Tombol Jeda

Atas dasar itulah, MBG Watch menyerukan penghentian sementara program MBG. Desakan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan untuk mengubur tujuan mulia pemberian gizi kepada anak-anak, melainkan untuk membersihkan program dari para penumpang gelap yang memburu rente ekonomi.

Menurut mereka, jika pelaksanaan program terus dipaksakan melalui jaringan yayasan, organisasi massa, maupun kelompok yang sarat konflik kepentingan, maka anggaran negara berpotensi hanya berputar di kalangan elite, sementara tujuan utama program—memenuhi kebutuhan gizi anak-anak—justru terpinggirkan.

Tiga Jalan Reformasi

MBG Watch menawarkan tiga langkah yang mereka nilai dapat memperbaiki tata kelola program.

1. Desentralisasi ke Sekolah

Alih-alih dikelola melalui rantai birokrasi dan vendor yang panjang, kewenangan beserta anggaran diberikan langsung kepada sekolah. Dengan demikian, bahan pangan dapat dibeli dari pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi lebih merata dan pengawasan lebih mudah dilakukan.

2. Penyaluran Tunai

Pilihan bantuan langsung tunai dinilai mampu memotong mata rantai pengadaan yang rawan permainan. Tanpa banyak perantara, peluang munculnya pemburu rente dan praktik mark-up dapat ditekan.

3. Audit dari Puncak Kebijakan

Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dapur dan penyedia makanan di lapangan. Audit forensik harus dimulai dari tingkat paling atas, yakni pembuat kebijakan, desain pengadaan, dan struktur tata kelola yang melahirkan seluruh sistem tersebut.

Ujian Kepemimpinan Sesungguhnya

Tidak ada kebijakan yang sempurna. Kesalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan merupakan hal yang mungkin terjadi dalam pemerintahan mana pun.

Namun, ukuran seorang pemimpin bukanlah kemampuan mempertahankan kebijakan apa pun yang terjadi, melainkan keberanian mengevaluasi, menghentikan sementara bila diperlukan, lalu memperbaiki sistem agar tujuan awal tidak melenceng.

Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya bukan sekadar soal membagikan makanan. Ia adalah ujian besar mengenai transparansi, tata kelola, dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.

Sebab yang paling berbahaya bukanlah ketika dapur negara sibuk memasak, melainkan ketika terlalu banyak orang berebut sendok, sementara anak-anak yang seharusnya makan justru menunggu paling akhir.

Red