Demo LSM FRONTAL “anggaran korupsi TAPD Kuningan” Menyoroti soal pengelolaan APBD/TAPD Kabupaten Kuningan

Demo LSM FRONTAL “anggaran korupsi TAPD Kuningan” Menyoroti soal pengelolaan APBD/TAPD Kabupaten Kuningan

Kuningan,Aktualid.com LSM Frontal geruduk Pendopo Kabupaten Kuningan yang langsung di pimpin Korlap Demo Ketua LSM FRONTAL Uha Juhana.

Dalam orasinya Uha Juhana keresa kecewa dengan ketidak hadiran Bupati Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar MS.i.

Adapun materi Demo LSM FRONTAL 

1. Dugaan korupsi Tunjangan DPRD 2025-2026 pakai “SK Bodong”*

Ini yang paling rame dibahas massa + LSM Frontal. 0f75

Masalahnya

1. *Nggak ada Perbup*: Pembayaran tunjangan komunikasi intensif, perumahan, transportasi, reses DPRD dicairkan tanpa Peraturan Bupati. Yang dipake cuma SK Bupati Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025. Padahal PP 18/2017 mewajibkan harus pakai Perbup

2. *Anggaran masuk DPA 2026 walau ilegal*: Sekretaris DPRD tetap masukin anggaran tunjangan ke DPA APBD 2026 padahal payung hukumnya belum ada.

3. TAPD ikut tanda tangan*: Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD terlibat validasi RKA & DPA dan kasih persetujuan tanda tangan. Ketua TAPD = Sekda U. Kusmana.

4. Nilainya gede*: Estimasi 1 bulan Rp3-3,5 M, setahun bisa Rp36-42 Miliar uang negara. Lapdu udah masuk Kejati Jabar 9/3/2026 dan sekarang ditangani Kejari Kuningan. 

Tuntutan demo 

Bupati, Sekda/Ketua TAPD, Sekwan, BPKAD, + 50 Anggota DPRD terancam jadi tersangka karena “mens rea”/niat menyimpang APBD. 

2. Dugaan “mark up” & manipulasi DAU Rp94,6 Miliar tahun 2024*

Dilaporkan LSM FRONTAL ke KPK. 

Masalahnya

1. DAU disalahgunakan*: Rp94,6 M yang harusnya khusus untuk PPPK, kelurahan, pendidikan, kesehatan, PU jadi nggak jelas penggunaannya. Dinas terkait ngaku nggak tau detailnya.

2. Tim 9” bayangan*: Ada tim ad hoc di luar TAPD resmi diketuai Asda II Deden Kurniawan Sopandi, diduga manipulasi anggaran & praktik kickback

3. APBD diubah sepihak*: APBD 2024 disahkan 30 Nov 2023, tapi diubah “Parsial 1” sepihak tanpa DPRD sebelum Pj Bupati dilantik.

4. Dampak*: Dana infrastruktur, stunting, kemiskinan nggak jalan → SPM rendah, kemiskinan ekstrem. 

3. Kasus lama yang ikut disorot: Korupsi Jalan Lingkar Timur 2017

Polda Jabar udah tahan 2 tersangka: AK selaku PPK & BG pelaksana proyek.

Modusnya: _Pinjam perusahaan_ PT Mulyagiri, tenaga ahli nggak sesuai dokumen. Negara rugi Rp1,23 M. 

 Massa demo karena TAPD dituding “mengesahkan” anggaran tunjangan DPRD tanpa dasar hukum + dugaan main anggaran DAU Rp94M lewat “Tim 9”. Mereka minta APH usut tuntas, bukan cuma SP3. 

Kejari Kuningan sekarang udah konfirmasi nangani lapdu tunjangan DPRD itu. 

Irman