REVITALISASI SMPN 2 MANDIRANCAN DISOROT! BANGUNAN DIBONGKAR SEBELUM SPK TERBIT, AGUNG RAHARJA: DEADLINE BUKAN ALASAN MENEROBOS ATURAN
DUNIA PENDIDIKAN
REVITALISASI SMPN 2 MANDIRANCAN DISOROT! BANGUNAN DIBONGKAR SEBELUM SPK TERBIT, AGUNG RAHARJA: DEADLINE BUKAN ALASAN MENEROBOS ATURAN
KUNINGAN ,AKTUALID.COM Pelaksanaan program revitalisasi SMP Negeri 2 Mandirancan, Kabupaten Kuningan, menuai sorotan. Persoalan tidak hanya menyangkut dugaan pembongkaran bangunan sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan, tetapi juga dugaan ketidakberesan dalam penunjukan mandor, pengadaan material, dan minimnya pelibatan masyarakat lokal.
Pengamat Kebijakan Birokrasi, Agung Raharja, menilai program revitalisasi sekolah harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan.
"Deadline bukan alasan untuk menerobos aturan. Program revitalisasi memang harus selesai tepat waktu, tetapi prosedur administrasi dan pelaksanaannya tetap wajib dipatuhi. Jangan sampai alasan percepatan justru mengorbankan tata kelola yang baik," tegas Agung.
DUGAAN NEPOTISME DALAM PENUNJUKAN MANDOR
Agung menyoroti informasi bahwa mandor yang menangani pekerjaan revitalisasi diduga merupakan teman Bendahara P2SP yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Lebih jauh, mandor tersebut disebut bukan warga setempat dan diduga sekaligus menjadi pemasok bahan material untuk pekerjaan revitalisasi.
"Kalau benar mandor yang ditunjuk merupakan teman Bendahara P2SP dan sekaligus menjadi pemasok material, publik berhak mempertanyakan bagaimana mekanisme penunjukannya. Apakah berdasarkan kompetensi dan proses transparan atau karena kedekatan personal?" ungkap Agung.
Menurutnya, hubungan pertemanan memang tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, rangkap peran sebagai mandor sekaligus pemasok material perlu diperiksa karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
DUGAAN PENGONDISIAN BELANJA MATERIAL, ADA KEUNTUNGAN PRIBADI?
Agung juga mempertanyakan dugaan pengondisian belanja material yang diarahkan kepada pihak tertentu.
Jika benar terjadi, menurutnya, perlu ditelusuri apakah terdapat upaya memperoleh keuntungan pribadi melalui selisih harga, margin penjualan, atau bentuk keuntungan lainnya.
"Jangan sampai anggaran revitalisasi sekolah dijadikan kesempatan mencari keuntungan pribadi. Harus diperiksa apakah harga material wajar, ada pembanding dari pemasok lain, serta apakah volume dan kualitas barang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan," tegasnya.
Ia meminta seluruh nota pembelian, bukti pembayaran, daftar pemasok, harga satuan, dan volume material diperiksa secara transparan.
KOMITE DAN WARGA LOKAL KURANG DILIBATKAN
Selain itu, Agung menyoroti minimnya pelibatan Komite Sekolah dan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan revitalisasi.
Bahkan, warga lokal yang memiliki keahlian sebagai mandor disebut tidak difungsikan sebagai mandor dalam pekerjaan tersebut.
"Kenapa warga sekitar yang memiliki keahlian justru tidak diberdayakan? Sementara mandor dari luar wilayah yang disebut memiliki hubungan pertemanan dengan Bendahara P2SP justru dipercaya menangani pekerjaan sekaligus diduga menjadi pemasok material," sorotnya.
Menurut Agung, masyarakat lokal tidak harus selalu diprioritaskan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Namun, warga yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan semestinya diberikan kesempatan yang proporsional.
Komite Sekolah juga perlu mendapatkan ruang partisipasi dan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya dikelola oleh kelompok tertentu.
DINAS PENDIDIKAN DAN INSPEKTORAT DIMINTA PERIKSA
Agung mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan serta Inspektorat memeriksa pelaksanaan revitalisasi SMPN 2 Mandirancan secara menyeluruh.
Pemeriksaan perlu mencakup:
1. Kronologi pembongkaran bangunan sebelum SPK diterbitkan.
2. Susunan dan mekanisme kerja kepanitiaan P2SP.
3. Proses penunjukan mandor.
4. Dugaan hubungan pertemanan mandor dengan Bendahara P2SP.
5. Dugaan rangkap peran mandor sebagai pemasok material.
6. Kewajaran harga dan kualitas material.
7. Dugaan pengondisian belanja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
8. Pelibatan Komite Sekolah dan pemberdayaan warga lokal.
"Jangan hanya memeriksa hasil bangunannya. Periksa juga siapa yang mengelola, siapa yang menentukan pemasok, bagaimana uang dibelanjakan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Agung menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau penyimpangan, harus ada evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
JANGAN SAMPAI BANGUNAN BAGUS, TATA KELOLA BERMASALAH
Menurut Agung, keberhasilan revitalisasi sekolah tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan baru. Transparansi, kualitas pekerjaan, kepatuhan administrasi, dan pertanggungjawaban anggaran juga harus menjadi perhatian.
"Jangan sampai gedung sekolah diperbaiki, tetapi tata kelola pelaksanaannya justru menyisakan persoalan. Anggaran pendidikan harus digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan menjadi peluang keuntungan bagi kelompok tertentu," pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, berbagai informasi mengenai dugaan pembongkaran sebelum SPK, penunjukan mandor, pengadaan material, dan minimnya pemberdayaan masyarakat lokal masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
AKTUALID.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala sekolah, Ketua dan Bendahara P2SP, mandor yang disebut, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang.
Revitalisasi sekolah bukan hanya membangun gedung, tetapi juga harus membangun tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Irman


