KARYAWAN SPPG KASTURI MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN KERJA, MANAP SUHARNAP PERTANYAKAN FUNGSI SATGAS MBG KUNINGAN
BERITA DAERAH
KARYAWAN SPPG KASTURI MENINGGAL AKIBAT KECELAKAAN KERJA, MANAP SUHARNAP PERTANYAKAN FUNGSI SATGAS MBG KUNINGAN
KUNINGAN – AKTUALID.COM
Meninggalnya seorang karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kasturi, Kabupaten Kuningan, akibat kecelakaan kerja menjadi perhatian publik. Peristiwa tragis tersebut tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pengelola dapur MBG dan fungsi pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan.
Sorotan muncul karena hingga kini, menurut pihak yang menyampaikan kritik, belum terlihat adanya penjelasan terbuka mengenai langkah investigasi, evaluasi keselamatan kerja, maupun tindak lanjut dari Satgas MBG Kabupaten Kuningan atas peristiwa yang merenggut nyawa pekerja tersebut.
Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, mempertanyakan sejauh mana Satgas MBG Kabupaten Kuningan menjalankan fungsi pengawasan ketika terjadi kecelakaan kerja fatal di lingkungan SPPG.
"Jangan sampai Satgas MBG hanya terlihat ketika program berjalan dan melakukan kegiatan seremonial, tetapi tidak hadir ketika ada persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan nyawa pekerja. Peristiwa ini harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti secara terbuka," tegas Manap.
Menurutnya, program MBG bukan semata-mata persoalan distribusi makanan kepada masyarakat. Di balik operasional dapur produksi, terdapat tenaga kerja yang setiap hari menghadapi risiko pekerjaan, mulai dari penggunaan peralatan dapur, instalasi gas, peralatan listrik, lantai licin, hingga aktivitas pengolahan makanan dalam skala besar.
Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif. Pengelola SPPG harus memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan, pelatihan keselamatan, fasilitas pertolongan pertama, serta perlengkapan kerja yang sesuai dengan risiko pekerjaan.
Manap juga meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri secara menyeluruh penyebab kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut.
"APH harus turun tangan. Periksa bagaimana kronologi kejadian, apakah standar keselamatan kerja sudah diterapkan, apakah peralatan yang digunakan memenuhi kelayakan, bagaimana pengawasan pengelola, serta apakah korban telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Hak pekerja dan tanggung jawab pengelola harus diperiksa
Secara hukum, perlindungan keselamatan pekerja merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Ketentuan mengenai keselamatan kerja antara lain diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, serta ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 82 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Apabila korban memenuhi kriteria sebagai peserta JKK dan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, hak ahli waris harus diproses sesuai ketentuan, termasuk santunan JKK meninggal dunia, biaya pemakaman, serta manfaat beasiswa bagi anak apabila memenuhi persyaratan.
Namun, persoalan tidak berhenti pada pemberian santunan. Investigasi mengenai penyebab kecelakaan dan kemungkinan adanya kelalaian tetap harus dilakukan secara terpisah.
Satgas MBG jangan lepas tangan
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan Satgas MBG Kabupaten Kuningan, termasuk koordinasi dengan pengelola SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN), BPJS Ketenagakerjaan, serta instansi ketenagakerjaan.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap standar K3 di SPPG Kasturi? Apakah kronologi dan penyebab kecelakaan telah diinvestigasi? Apakah pekerja telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan pekerja di dapur MBG?
Manap menegaskan, kematian seorang pekerja tidak boleh berlalu tanpa evaluasi dan kejelasan pertanggungjawaban.
"Jangan sampai setelah korban meninggal, persoalan selesai begitu saja tanpa ada penjelasan kepada keluarga dan masyarakat. Keselamatan pekerja harus menjadi prioritas. Program pemerintah yang membawa nama kepentingan rakyat juga harus menjamin perlindungan terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya," pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada Satgas MBG Kabupaten Kuningan, pengelola SPPG Kasturi, dan BGN. Mereka perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, hasil pemeriksaan, pemenuhan hak keluarga korban, serta langkah pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Sebab, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang diproduksi dan dibagikan. Perlindungan terhadap keselamatan dan nyawa para pekerjanya juga merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan program tersebut.
Irman


