PRAGMATISME: MENGUJI KEBENARAN MELALUI MANFAAT NYATA, BUKAN SEKADAR JANJI DAN RETORIKA
MIMBAR REDAKSI
PRAGMATISME: MENGUJI KEBENARAN MELALUI MANFAAT NYATA, BUKAN SEKADAR JANJI DAN RETORIKA
Oleh: Irman Syamsul Bahri
Pemimpin Redaksi
Aktualid.com
Kebenaran tidak seharusnya berhenti menjadi perdebatan di ruang pemikiran. Ia harus mampu diuji melalui kenyataan, dibuktikan dengan tindakan, serta dirasakan manfaatnya dalam kehidupan manusia.
Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kita sering dihadapkan pada berbagai gagasan, janji, kebijakan, dan teori yang terdengar begitu ideal. Namun, satu pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah semua itu benar-benar bekerja ketika diterapkan dalam kehidupan nyata?
Di sinilah pragmatisme menemukan relevansinya.
Pragmatisme: Kebenaran yang Harus Berani Diuji
Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Pemikiran ini antara lain dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce, William James, dan kemudian John Dewey.
Secara sederhana, pragmatisme mengajak manusia menilai suatu gagasan berdasarkan konsekuensi praktisnya. Sebuah pemikiran tidak cukup hanya terlihat masuk akal secara teoritis, tetapi harus dapat diuji melalui pengalaman, tindakan, dan hasil yang ditimbulkannya.
Namun, pragmatisme tidak boleh disederhanakan menjadi anggapan bahwa segala sesuatu yang menguntungkan otomatis benar. Sesuatu yang bermanfaat bagi satu kelompok belum tentu adil bagi kelompok lainnya.
Karena itu, manfaat harus diuji bersama fakta, konsistensi logika, dampak jangka panjang, serta nilai moral dan keadilan.
Mengapa Pragmatisme Penting?
Ada beberapa alasan mengapa pragmatisme menjadi pendekatan penting dalam menguji sebuah pemikiran.
Pertama, menghubungkan teori dengan kenyataan.**
Gagasan yang baik harus memiliki relevansi terhadap persoalan nyata. Teori pendidikan, misalnya, tidak cukup hanya indah dalam dokumen kurikulum. Keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya kualitas pemahaman, kemampuan berpikir, dan karakter peserta didik.
Kedua, mengutamakan pembuktian daripada asumsi.**
Pragmatisme mengajak manusia tidak mudah percaya pada klaim sebelum melihat bukti. Sebuah kebijakan tidak bisa dinyatakan berhasil hanya karena dipresentasikan dengan angka dan narasi keberhasilan. Harus ada pengujian terhadap hasil yang benar-benar terjadi.
Ketiga, mendorong evaluasi dan perbaikan.**
Ketika suatu gagasan tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, manusia harus berani mengevaluasi dan memperbaikinya. Kebenaran dalam tradisi pragmatis bukan sekadar kesimpulan yang dibekukan, melainkan sesuatu yang terus diuji melalui penyelidikan dan pengalaman.
Keempat, mengukur dampak bagi kehidupan manusia.**
Pemikiran yang baik semestinya memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah. Bukan sekadar menghasilkan popularitas, keuntungan kelompok, atau pengakuan politik.
Pragmatisme dalam Kehidupan dan Pemerintahan
Pragmatisme menjadi sangat menarik ketika diterapkan dalam kehidupan bernegara.
Sebuah kebijakan pemerintah, misalnya, tidak boleh dinilai berhasil hanya karena telah dituangkan dalam peraturan, diumumkan melalui konferensi pers, atau dipromosikan melalui berbagai kegiatan seremonial.
Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Apakah pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan?
Apakah program bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan?
Apakah anggaran publik menghasilkan pelayanan yang lebih baik?
Apakah investasi mendatangkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang?
Apakah janji politik berubah menjadi penyelesaian persoalan rakyat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengujian pragmatis terhadap kebijakan publik.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk memproduksi narasi keberhasilan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, buruknya pelayanan, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam konteks ini, pragmatisme seharusnya menjadi alat evaluasi kekuasaan, bukan sekadar pembenaran terhadap keputusan penguasa.
Jangan Salah Memahami Pragmatisme
Ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi: pragmatisme bukan berarti menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil.
Jika sebuah kebijakan menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi merusak lingkungan, mengabaikan hak masyarakat, atau menciptakan ketidakadilan, apakah kebijakan tersebut dapat disebut benar?
Tentu tidak sesederhana itu.
Keberhasilan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan.
Sebab, sesuatu yang terlihat efektif dalam jangka pendek belum tentu benar atau bijaksana dalam jangka panjang.
Penutup: Rakyat Membutuhkan Bukti, Bukan Sekadar Janji
Pada akhirnya, pragmatisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keindahan kata-kata, kemegahan konsep, atau kecanggihan retorika.
Sebuah gagasan harus berani berhadapan dengan kenyataan. Sebuah kebijakan harus siap dievaluasi. Dan sebuah kekuasaan harus bersedia mempertanggungjawabkan hasil dari setiap keputusan yang diambil.
Rakyat tidak hidup dari teori pembangunan. Rakyat tidak kenyang oleh pidato kesejahteraan. Rakyat juga tidak memperoleh keadilan hanya dari slogan perubahan.
Yang dibutuhkan adalah bukti, tindakan, dan hasil yang nyata.
Sebab, kebenaran sebuah gagasan tidak cukup hanya terdengar meyakinkan. Ia harus mampu melewati pengujian kenyataan, memberikan manfaat yang adil, dan membawa perubahan bagi kehidupan manusia.**
Itulah esensi pragmatisme yang seharusnya menjadi budaya berpikir masyarakat sekaligus standar moral bagi penyelenggara negara.


