BREAKING NEWS
Kredit Perdagangan Bank Kuningan Daftar Angsuran Kredit Bank Kuningan

PILKADES DIGITAL 199 DESA: JANGAN SAMPAI DEMOKRASI DESA BERUBAH MENJADI LADANG PROYEK DAN PEMBOROSAN APBD

 SUARA REDAKSI 



PILKADES DIGITAL 199 DESA: JANGAN SAMPAI DEMOKRASI DESA BERUBAH MENJADI LADANG PROYEK DAN PEMBOROSAN APBD


Rencana Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital di 199 desa pada 2027 patut mendapatkan perhatian serius. Bukan karena digitalisasi harus ditolak, melainkan karena setiap kebijakan publik harus didasarkan pada kesiapan, kebutuhan nyata, efektivitas, serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat.


Modernisasi tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan teknologi tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan masyarakat yang akan menggunakannya.


Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kuningan sudah benar-benar siap menjalankan sistem pemilihan digital?


Jangan hanya melihat digitalisasi dari sudut pandang pemerintah dan penyedia teknologi. Lihat pula kondisi masyarakat desa yang sesungguhnya. Tidak semua warga memiliki kemampuan literasi digital yang sama. Kelompok lanjut usia, masyarakat di wilayah pelosok, dan warga yang tidak terbiasa menggunakan perangkat elektronik berpotensi menghadapi kesulitan ketika harus memberikan suara melalui sistem digital.


Bahkan, kesiapan aparatur desa dan panitia penyelenggara pun harus dibuktikan melalui pemetaan kompetensi yang objektif. Bukan sekadar menganggap semua persoalan dapat diselesaikan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.


Demokrasi seharusnya memudahkan rakyat menggunakan hak pilihnya, bukan justru menciptakan hambatan baru akibat sistem yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat.


DIGITALISASI ATAU PROYEK PENGADAAN BARU?


Hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian adalah konsekuensi pembiayaan.


Pilkades digital bukan hanya membutuhkan aplikasi. Ada kebutuhan website, server, perangkat elektronik, jaringan internet, tenaga teknis, pelatihan, pemeliharaan, hingga kemungkinan biaya penyewaan sistem dari pihak ketiga.


Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi menciptakan rangkaian pengadaan yang melibatkan vendor penyedia perangkat, pengembang aplikasi, penyedia website, dan perusahaan jaringan komunikasi.


Di sinilah pemerintah harus membuka seluruh perencanaan anggaran secara transparan.


Berapa total biaya yang dibutuhkan untuk 199 desa? Siapa penyedia aplikasinya? Siapa yang membangun atau mengelola website? Siapa penyedia jaringan? Bagaimana mekanisme pemilihan vendor? Apakah harga pengadaan atau penyewaan telah dibandingkan secara objektif dengan biaya alternatif lainnya?


Jangan sampai digitalisasi Pilkades justru menjadi proyek anggaran yang menguntungkan pihak penyedia teknologi, sementara pemerintah daerah harus terus mengeluarkan biaya untuk menyewa, memperbarui, dan memelihara sistem.


Kita tidak sedang menuduh telah terjadi permainan proyek. Namun, potensi pemborosan, konflik kepentingan, ketergantungan kepada vendor, dan pengadaan yang tidak efisien harus diantisipasi sejak awal.


Jangan sampai demokrasi desa dijadikan pasar baru bagi industri penyedia teknologi yang seluruh pembiayaannya dibebankan kepada APBD.


KECANGGIHAN APLIKASI TIDAK MENJAMIN KEJUJURAN SUARA


Persoalan yang lebih mendasar adalah keamanan dan keabsahan hasil pemungutan suara.


Bagaimana jika server mengalami gangguan? Bagaimana jika jaringan terputus ketika pemungutan suara berlangsung? Bagaimana jika aplikasi diretas, data berubah, atau terjadi manipulasi hasil?


Apakah tersedia sistem audit digital yang dapat diperiksa secara independen? Apakah ada bukti yang memungkinkan hasil elektronik diverifikasi kembali? Bagaimana mekanisme penghitungan ulang apabila terjadi sengketa?


Pemerintah juga wajib menjelaskan apakah aplikasi yang akan digunakan telah melalui pengujian keamanan dan memperoleh sertifikasi atau penilaian kelayakan sesuai ketentuan lembaga pemerintah yang berwenang.


Jangan hanya mengandalkan klaim penyedia aplikasi bahwa sistem mereka aman. Vendor adalah pihak yang memiliki kepentingan bisnis, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban melindungi kepentingan publik.


Keamanan suara rakyat tidak boleh diserahkan begitu saja kepada pihak ketiga tanpa mekanisme pengawasan dan audit yang independen.


Sebab, sengketa Pilkades bukan persoalan sederhana. Ketika hasil pemilihan dipersoalkan, yang dipertaruhkan bukan hanya angka dalam sistem elektronik, melainkan legitimasi kepemimpinan desa dan stabilitas sosial masyarakat.


JANGAN MEMAKSAKAN MODERNISASI DI ATAS KETIDAKSIAPAN


Pemerintah Kabupaten Kuningan seharusnya tidak menjadikan digitalisasi sebagai tujuan akhir. Teknologi hanyalah instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan demokrasi.


Jika memang ingin menerapkan Pilkades digital, mulailah dengan kajian kelayakan, uji coba terbatas, evaluasi independen, dan pengukuran manfaat serta biaya secara menyeluruh.


Pemerintah juga harus membandingkan efektivitas sistem manual, kombinasi manual-digital, dan sistem digital sepenuhnya.


Apabila sistem manual masih mampu menjamin pemilihan yang jujur, transparan, dan akuntabel dengan biaya lebih efisien, mengapa harus memaksakan sistem digital yang membutuhkan pembiayaan tambahan besar?


Jangan sampai pemerintah terjebak pada euforia digitalisasi, tetapi mengabaikan persoalan mendasar yang justru menentukan keberhasilan Pilkades.


APBD BUKAN LABORATORIUM PERCOBAAN VENDOR


Kami berpandangan bahwa rencana Pilkades digital di 199 desa tidak boleh dilanjutkan hanya berdasarkan semangat modernisasi. Harus ada bukti kesiapan SDM, kepastian keamanan sistem, transparansi pengadaan, dan perhitungan efisiensi anggaran.


Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab apabila sistem gagal, siapa yang menanggung kerugian apabila terjadi gangguan, serta bagaimana menjamin hak pilih masyarakat tidak dirugikan.


Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek uji coba teknologi, sementara uang rakyat menjadi sumber pembiayaan sistem yang keberlanjutan dan manfaatnya belum terukur.


Jika seluruh persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi, menunda penerapan digitalisasi secara menyeluruh bukanlah kemunduran. Justru itulah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga demokrasi dan keuangan daerah.


SUARA REDAKSI AKTUALID.COM


Kami tidak anti-teknologi dan tidak menolak kemajuan zaman. Namun, kami menolak kebijakan yang memaksakan modernisasi tanpa kesiapan, apalagi jika berpotensi menciptakan pemborosan anggaran dan ketergantungan kepada vendor.


Jangan sampai Pilkades digital hanya menghasilkan tiga pihak yang diuntungkan: penyedia perangkat, penyedia aplikasi, dan penyedia jaringan. Sementara masyarakat masih kebingungan menggunakan sistemnya dan pemerintah daerah terus dibebani biaya operasional.


Demokrasi desa bukan proyek bisnis. APBD bukan bancakan pengadaan. Dan suara rakyat bukan bahan eksperimen teknologi.


Lebih baik menggunakan sistem sederhana yang terbukti jujur dan dapat dipertanggungjawabkan daripada menggunakan teknologi canggih yang mahal, tetapi kesiapan, keamanan, dan integritasnya belum terjamin.


Karena ukuran kemajuan demokrasi bukan terletak pada kecanggihan alat pencoblosan, melainkan pada kejujuran proses, perlindungan suara rakyat, dan keberanian pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang publik.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image