BREAKING NEWS
Kredit Perdagangan Bank Kuningan Daftar Angsuran Kredit Bank Kuningan

SUARA REDAKSI HARGA SEBUAH JABATAN: KETIKA KALKULASI BALIK MODAL BERTEMU PARADOKS EFISIENSI APBD *Analisis formasi - Kuningan*

 SUARA REDAKSI



HARGA SEBUAH JABATAN: KETIKA KALKULASI BALIK MODAL BERTEMU PARADOKS EFISIENSI APBD


*Analisis formasi - Kuningan*


Oleh : Santos Johar 

          Dewan Redaksi

          Aktualid.com


Ada sebuah rumus yang tidak pernah tertulis di buku PKPU, tapi dipahami semua pemain: *Jabatan itu ada harganya.*


Mari kita bongkar rumus sederhana yang beredar di warung kopi politik Kuningan hari ini.


BIAYA OPERASIONAL DUKUNG-MENDUKUNG


Ketika seseorang terjun ke dunia politik, harga itu langsung aktif.


1. *Mesin Partai:* Ada mahar, ada sewa perahu. La Nyalla pernah menyebut angka Rp40 Miliar untuk satu provinsi. Untuk Bupati/Walikota, angka *Rp20 Miliar hingga Rp100 Miliar* bukan lagi rahasia untuk memenangkan Pilkada. Ini ongkos pencalonan saja.

2. *Tim Sukses dan Relawan Jor-joran:* Tim survei, konsultan, kaos, baliho, logistik, saksi di TPS. Relawan yang jor-joran di lapangan tidak bekerja gratis. Ada harapan. Harapan itu bernama: *jika menang, ada akses.*

3. *Pendukung Berseragam:* Inilah yang paling menarik. Pihak-pihak berseragam dan pemilik modal yang melakukan manuver, terlihat mendukung penuh. Tentu saja dengan harapan korelasi dengan jabatan. Jabatan basah, proyek, atau minimal "diamankan".


Konsepnya sederhana: *Dukung-mendukung ada biaya operasional, dan biaya itu dianggap investasi.*


Jika kalah, ya diikhlaskan atau di-reschedule sesuai kemampuan. Utang politik dibayar nyicil.


Jika menang, cost tersebut harus bisa dibayar dan diperhitungkan kembali. Di sinilah teori *balik modal* itu bekerja.


Seperti kata KPK, tingginya biaya politik menjadi persoalan mendasar yang perlu perhatian serius, karena dukungan politik berpotensi dibalas melalui akses proyek. Di Riau, kasus Gubernur Abdul Wahid membongkar praktik itu: anggaran ditambah di Dinas PU lalu dibagi sebagai *"jatah preman sekian persen"* untuk kepala daerah sebagai imbal hasil. 


Ini bukan teori, ini sudah jadi pola. Hingga Juli 2026 saja, *15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah terjaring OTT KPK* karena skema yang sama. 


 PARADOKS YANG MEMBUAT SEMUA RUMUS RUNTUH - EFISIENSI APBD


Nah, disinilah analisis warung kopi kita menemukan paradoks yang tidak pernah terjadi sebelumnya.


Dulu, rumusnya: Menang -> Kuasai APBD -> Bagi proyek -> Balik modal -> Kaya.


Sekarang rumusnya macet total. Kenapa?


Karena APBD-nya sendiri sedang sekarat.


1. *DBH Turun:* Dana Bagi Hasil dari pusat dipangkas.

2. *PAD Tidak Tercapai:* Target Pajak dan Retribusi stagnan. Ekonomi rakyat yang lesu membuat pajak tidak bisa ditarik maksimal.

3. *Inpres Efisiensi No 1 Tahun 2025:* Pemerintah pusat memerintahkan efisiensi belanja APBN dan APBD besar-besaran. Kegiatan dikurangi, perjalanan dinas sepi, proyek-proyek tidak ada yang bisa di-ijon-kan karena takut gagal bayar.


Di Kuningan, kita melihatnya jelas: Belanja Pegawai sudah menghabiskan 60-70% APBD. Sisanya habis untuk belanja wajib. Ruang untuk belanja modal proyek yang biasanya jadi lahan balik modal, tinggal remah-remah.


Pakar Administrasi Publik UGM, Prof Warsito Utomo, sudah mengingatkan sejak lama: *Politik biaya tinggi menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kerja birokrasi, karena dana birokrasi terkuras oleh dana pilkada*. 


Biaya politik yang mahal membuat beban psikologis dan politis muncul: *bagaimana mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan?* Godaan untuk melakukan kompromi terhadap integritas semakin besar. 


 KONDISI MENANG YANG KALAH


Inilah tragedi paling lucu hari ini.


Kondisi "menang" Pilkada 2024-2025 ini justru seperti "kalah" secara finansial.


Bayangkan: Gerbongnya ramai, pendukungnya banyak, janji jabatannya banyak, utang politiknya menumpuk. Tapi APBD yang diharapkan jadi mesin ATM untuk membayar semua itu, ternyata sedang di-evaluasi ketat, di-efisiensi, dan tidak ada proyek basah.


Akibatnya? Para pemain anggaran yang biasa hidup dari fee proyek kini *kelabakan.* Kegiatan berkurang, proyek sepi, yang ada hanya proyek penunjukan langsung bernilai kecil yang tidak cukup untuk menutup biaya operasional kampanye kemarin.


Utang politik belum beres, gerbongnya tidak terselesaikan. Ini kondisi menang!


Kalau yang kalah jelas, utangnya diikhlaskan. Tapi yang menang? Ia harus memutar otak setiap hari bagaimana membayar janji kepada partai, timses, relawan jor-joran, dan pendukung berseragam, dengan APBD yang tidak punya uang.


Seperti kata peneliti PUKAT UGM Zaenur Rohman: Setelah terpilih, kepala daerah terdorong korupsi untuk mengembalikan modal sekaligus menyiapkan biaya untuk kontestasi berikutnya. Tapi kalau APBD-nya tidak ada yang bisa dikorupsi karena sudah efisien, mau korupsi apa? 


Akhirnya yang terjadi adalah *kebuntuan politik.* Kepala daerah sibuk menahan tagihan, pendukung sibuk menagih, rakyat sibuk menunggu program yang tidak pernah datang karena anggarannya habis untuk bayar utang politik.


Itulah Harga Sebuah Jabatan di tahun 2026. Mahal di kursi, berat di hati, dan morat-marit di APBD.



Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image