BREAKING NEWS
Kredit Perdagangan Bank Kuningan Daftar Angsuran Kredit Bank Kuningan

ABDUL HARIS SH SOROTI PERESMIAN BHISA SHUTTLE: JANGAN SAMPAI IZIN BELUM TUNTAS, PEJABAT SUDAH HADIR MERESMIKAN!

 BERITA DAERAH



ABDUL HARIS SH SOROTI PERESMIAN BHISA SHUTTLE: JANGAN SAMPAI IZIN BELUM TUNTAS, PEJABAT SUDAH HADIR MERESMIKAN!


KUNINGAN –AKTUALID.COM Kebijakan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang mengoptimalkan aset daerah melalui kerja sama pemanfaatan gedung bekas Kantor Kesbangpol untuk operasional Bhisa Shuttle menuai sorotan. Bukan semata soal pemanfaatan aset yang selama ini menganggur, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, khususnya perizinan dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).


Abdul Haris, SH, menilai optimalisasi aset daerah pada prinsipnya merupakan langkah positif. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa memastikan seluruh persyaratan teknis, administratif, dan aspek keselamatan lingkungan telah dipenuhi.


Menurutnya, perubahan fungsi bangunan menjadi fasilitas operasional transportasi memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan fungsi gedung sebelumnya. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk, penumpang yang naik turun, kendaraan pengantar dan penjemput, hingga kebutuhan parkir harus diperhitungkan secara matang.


"Optimalisasi aset daerah tentu patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai pemerintah hanya melihat potensi pendapatan dari pemanfaatan aset, sementara dampak lalu lintas dan persyaratan teknis kegiatan usahanya tidak menjadi perhatian utama," ujar Abdul Haris.


Ia menegaskan, Andalalin bukan sekadar dokumen pelengkap perizinan. Kajian tersebut merupakan instrumen untuk mengukur dan mengantisipasi dampak bangkitan serta tarikan lalu lintas akibat suatu kegiatan.


Abdul Haris merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.


Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu kategori kegiatan tersebut, termasuk apakah wajib memiliki dokumen Andalalin atau memenuhi bentuk persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.


"Jangan sampai kegiatan usaha sudah berjalan, tetapi persoalan kapasitas jalan, parkir, akses keluar masuk kendaraan, dan potensi kemacetan baru dipikirkan setelah muncul persoalan di lapangan," tegasnya.


DEKAT MAKODIM, ASPEK KETERTIBAN DAN KEAMANAN HARUS DIPERHITUNGKAN


Abdul Haris juga menyoroti posisi gedung bekas Kantor Kesbangpol yang kini dimanfaatkan sebagai lokasi operasional Bhisa Shuttle karena berada tepat di seberang Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0615/Kuningan.


Menurutnya, kedekatan lokasi dengan institusi militer tersebut patut menjadi pertimbangan tambahan dalam kajian teknis penataan kawasan, khususnya menyangkut kelancaran akses, ketertiban, dan keselamatan lingkungan.


Ia menegaskan bahwa keberadaan usaha transportasi di sekitar markas militer bukan berarti otomatis dilarang. Namun, pemerintah harus memastikan aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap akses jalan maupun aktivitas institusi dan masyarakat di sekitarnya.


"Lokasinya berhadapan dengan Makodim. Ini tentu bukan persoalan yang bisa dipandang hanya dari sisi pemanfaatan bangunan. Harus ada perhitungan mengenai mobilitas kendaraan, parkir, antrean penumpang, serta bagaimana aktivitas tersebut tidak mengganggu kelancaran akses di kawasan itu," ungkapnya.


Ia mempertanyakan apakah sebelum perubahan fungsi gedung tersebut dilakukan, pemerintah sudah melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian peruntukan bangunan dan dampak aktivitas usaha transportasi yang akan beroperasi.


JANGAN SAMPAI IZIN BELUM TUNTAS, PEJABAT SUDAH MERESMIKAN


Sorotan Abdul Haris semakin tajam ketika menyangkut urutan pemenuhan persyaratan perizinan dengan pelaksanaan seremoni peresmian oleh pejabat daerah.


Menurutnya, menjadi sebuah ironi apabila suatu kegiatan usaha sudah mendapatkan seremoni peresmian dan legitimasi simbolis dari pejabat pemerintah, sementara persyaratan perizinan maupun kajian teknis yang diwajibkan ternyata belum diselesaikan.


"Kalau ternyata persyaratan perizinannya belum lengkap, tetapi kegiatan usahanya sudah diresmikan oleh pejabat daerah, ini tentu menjadi sesuatu yang kocak sekaligus memprihatinkan. Pemerintah seharusnya memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan, bukan justru mendahului proses yang semestinya dipenuhi," sindirnya.


Ia menegaskan, seremoni peresmian bukan instrumen yang dapat menggantikan izin, persetujuan teknis, ataupun kewajiban Andalalin. Kehadiran kepala daerah dalam sebuah acara peresmian juga tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.


"Jangan sampai seremoni peresmian justru mendahului kepastian legalitas. Sebelum pejabat hadir meresmikan, semestinya perangkat daerah terkait sudah memastikan seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi. Kalau belum, apa sebenarnya yang sedang diresmikan?" ujarnya.


Abdul Haris meminta Pemkab Kuningan tidak menjadikan alasan optimalisasi aset dan peningkatan PAD sebagai pembenaran untuk mengesampingkan prosedur hukum.


Baginya, pemerintah harus konsisten. Jika masyarakat dan pelaku usaha diwajibkan menaati seluruh ketentuan perizinan, pemerintah juga harus memastikan setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah tunduk pada standar kepatuhan yang sama.


"Jangan sampai masyarakat dituntut tertib administrasi, sementara pemerintah justru terkesan terburu-buru memberikan panggung peresmian sebelum memastikan seluruh aspek legalitasnya. Ini menyangkut kredibilitas tata kelola pemerintahan," tandasnya.


PEMKAB DIMINTA TERBUKA SOAL DOKUMEN PERIZINAN


Lebih jauh, Abdul Haris meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah aspek penting dalam pemanfaatan aset tersebut.


Di antaranya:


1. Apakah perubahan pemanfaatan gedung bekas Kantor Kesbangpol telah sesuai dengan tata ruang dan peruntukan bangunan?

2. Apakah seluruh perizinan kegiatan usaha dan operasional Bhisa Shuttle telah dipenuhi?

3. Apakah telah dilakukan penilaian atau pemenuhan kewajiban Andalalin sesuai kategori kegiatan?

4. Bagaimana pengaturan teknis parkir, akses keluar masuk armada, dan lokasi naik turun penumpang?

5. Apakah kapasitas jalan di sekitar lokasi memadai untuk menampung peningkatan aktivitas kendaraan?

6. Apakah aspek ketertiban, keselamatan, dan kelancaran akses di sekitar Makodim 0615/Kuningan telah diperhitungkan?


Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui bahwa kebijakan optimalisasi aset daerah benar-benar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.


"Jangan sampai publik hanya disuguhi narasi keberhasilan menghidupkan aset yang sebelumnya menganggur. Pemerintah juga harus berani membuka bagaimana proses pemanfaatannya, apa saja persyaratan yang telah dipenuhi, dan bagaimana mitigasi dampak lalu lintasnya," katanya.


Ia menambahkan, aset daerah merupakan kekayaan publik sehingga setiap bentuk pemanfaatannya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.


Keberhasilan kerja sama pemanfaatan aset, lanjutnya, tidak semestinya hanya diukur berdasarkan nilai sewa atau potensi PAD. Kepatuhan terhadap regulasi, keselamatan pengguna jalan, dan ketertiban lingkungan juga harus menjadi indikator keberhasilan.


"Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meningkatkan PAD justru menimbulkan persoalan baru karena aspek teknis dan kepentingan publik tidak diperhitungkan sejak awal," tambahnya.


Abdul Haris berharap Bupati Kuningan dan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perhubungan serta perangkat yang membidangi perizinan dan pengelolaan aset, segera memberikan penjelasan mengenai hasil evaluasi teknis dan pemenuhan persyaratan operasional Bhisa Shuttle.


"Optimalisasi aset daerah adalah langkah ekonomi yang baik. Tetapi kepatuhan hukum, keselamatan lalu lintas, dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Aset daerah boleh menghasilkan pendapatan, tetapi jangan sampai masyarakat yang harus menanggung risikonya," pungkas Abdul Haris, SH.


Irman

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image