Menata Ulang Reformasi: Ketika Gagasan Besar Berhadapan dengan Kemauan Politik

 BERITA NASIONAL

Menata Ulang Reformasi: Ketika Gagasan Besar Berhadapan dengan Kemauan Politik

Jakarta, Aktualid.com 18 Agustus 2026 — Peluncuran buku Menata Ulang Reformasi karya Jenderal TNI (Purn) Kiki Syahnakri di Gedung LVRI, Selasa (18/8/2026), menjadi ruang penting untuk mendiskusikan kembali arah perjalanan reformasi Indonesia.

Dalam acara tersebut, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana gagasan pembenahan negara dapat benar-benar diterjemahkan menjadi keputusan politik?

Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Kiki Syahnakri dan para pembahas menyentuh persoalan proses pengambilan keputusan di tubuh partai politik.

Sebab, pada akhirnya, berbagai gagasan besar mengenai pembenahan sistem kenegaraan harus melewati pintu keputusan politik. Persoalannya, apakah para tokoh politik memiliki ruang dan kekuatan yang cukup untuk membawa gagasan-gagasan strategis seperti yang ditawarkan dalam buku Menata Ulang Reformasi menjadi agenda dan kemauan politik di partai masing-masing?

Pertanyaan kedua menyentuh perubahan lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat.

Dunia saat ini menghadapi rivalitas kekuatan besar, perkembangan teknologi yang disruptif, perubahan struktur ekonomi, hingga pergeseran geopolitik yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, apakah koreksi terhadap reformasi cukup dilakukan melalui mekanisme politik yang selama ini berjalan?

Ataukah Indonesia membutuhkan metode, strategi, bahkan terobosan kelembagaan baru yang tetap berada dalam koridor konstitusi agar gagasan menata ulang reformasi tidak berhenti sebagai wacana?

Kedua pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Kiki Syahnakri dan para pembahas dengan penjelasan yang dinilai cukup memuaskan.

Diskusi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan reformasi bukan semata-mata tentang apakah reformasi perlu dilanjutkan atau dikoreksi. Persoalan yang lebih fundamental adalah bagaimana memastikan perubahan yang diperlukan dapat diterjemahkan menjadi kemauan politik dan kemudian diwujudkan dalam kebijakan negara.

Di titik inilah buku Menata Ulang Reformasi menjadi relevan untuk dibaca sebagai sebuah ajakan untuk tidak terjebak pada romantisme reformasi maupun sikap anti-reformasi.

Reformasi harus terus dievaluasi berdasarkan pengalaman perjalanan bangsa, tantangan zaman, kepentingan nasional, dan tujuan konstitusional negara.

Pertanyaan besarnya kemudian bukan hanya “apa yang salah dengan reformasi?”, tetapi juga “siapa yang memiliki keberanian dan kekuatan politik untuk memperbaikinya?”

Tanpa keberanian politik, gagasan sebesar apa pun berpotensi berhenti sebagai diskusi. Sebaliknya, tanpa gagasan yang matang, kekuatan politik juga berisiko hanya menghasilkan perubahan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek.

Karena itu, menata ulang reformasi pada akhirnya bukan sekadar pekerjaan para akademisi, militer, politisi, atau elite pemerintahan. Ia merupakan pekerjaan besar untuk memastikan bahwa sistem politik dan kelembagaan negara tetap mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus tidak keluar dari mandat konstitusi.

Turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah perspektif strategis yang berkaitan dengan intelijen, pertahanan, dan keamanan nasional.

Reformasi, dalam konteks perubahan lingkungan strategis dunia, tidak lagi cukup dilihat hanya dari perspektif politik domestik. Indonesia membutuhkan kemampuan membaca perubahan global secara lebih tajam agar setiap pembenahan kelembagaan benar-benar memperkuat ketahanan dan kedaulatan nasional.

Peluncuran buku Menata Ulang Reformasi akhirnya menjadi lebih dari sekadar acara peluncuran buku. Ia menjadi momentum untuk membuka kembali pertanyaan yang selama ini mungkin belum selesai dijawab: ke mana reformasi hendak dibawa, dan siapa yang berani memastikan arah tersebut benar-benar menjadi kenyataan?

IRMAN