Abdul Haris Gugat Dedi Mulyadi untuk Pertanyakan Realisasi DBH PKB kepada Bupati Kuningan

Abdul Haris Gugat Dedi Mulyadi untuk Pertanyakan Realisasi DBH PKB kepada Bupati Kuningan

KUNINGAN,Aktualid.com Pengamat Kebijakan Pemerintah Daerah sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Haris, SH, melontarkan kritik keras terhadap lambatnya realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB) untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan. Ia bahkan menyatakan akan "menggugat" secara politik dan moral Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar mempertanyakan langsung kepada Bupati Kuningan mengenai realisasi anggaran yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Haris setelah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Putu, terkait kondisi jalan kabupaten dan realisasi anggaran pembangunan.

Menurut Abdul Haris, berdasarkan informasi yang diterimanya, nilai Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB) yang dialokasikan untuk Kabupaten Kuningan diperkirakan mencapai sekitar Rp70 miliar. Namun, Dinas PUTR disebut baru menerima sekitar Rp25 miliar, dengan alasan penyaluran dilakukan secara bertahap oleh BPKAD.

Bagi Abdul Haris, alasan tersebut justru memunculkan pertanyaan besar.

"Saya mendapat informasi penyaluran dilakukan bertahap. Tetapi ini sudah lebih dari satu semester. Mengapa pembangunan jalan masih belum berjalan maksimal? Mengapa realisasi anggaran infrastruktur baru sekitar 13,6 persen? Lalu sisa anggaran itu dikemanakan? Diendapkan di mana?" tegas Abdul Haris, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai rendahnya realisasi anggaran berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya kawasan timur, masyarakat masih mengeluhkan banyaknya ruas jalan yang rusak meski mereka setiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor.

"Masyarakat sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mereka berhak menikmati jalan yang layak. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya ke mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki jalan," ujarnya.

Abdul Haris juga mempertanyakan keberadaan sisa anggaran yang belum direalisasikan. Menurutnya, apabila dana tersebut masih tersimpan di rekening pemerintah daerah, maka harus ada penjelasan terbuka mengenai status dan pengelolaannya.

"Kalau anggaran itu masih disimpan di bank tentu berpotensi menghasilkan bunga. Karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada publik posisi anggaran tersebut. Jangan sampai muncul dugaan atau spekulasi yang justru menurunkan kepercayaan masyarakat," katanya.

Dalam komunikasi tersebut, Kepala Dinas PUTR juga menjelaskan bahwa panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 850 kilometer, dengan sekitar 150 kilometer di antaranya masih membutuhkan penanganan. Pelaksanaan pembangunan, menurutnya, sangat bergantung pada alokasi anggaran yang diterima dinas.

Abdul Haris menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola anggaran daerah, terutama menyangkut dana yang telah diamanatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan jalan.

Karena itu, ia meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan mengevaluasi realisasi DBH PKB di Kabupaten Kuningan.

"Saya menggugat Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk mempertanyakan kepada Bupati Kuningan bagaimana realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diamanatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan jalan di Kabupaten Kuningan. Jangan sampai anggaran sudah dialokasikan, tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya," tegas Abdul Haris.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai penyaluran dan realisasi DBH PKB merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari BPKAD Kabupaten Kuningan terkait alasan penyaluran DBH PKB dilakukan secara bertahap maupun penjelasan mengenai sisa anggaran yang belum terealisasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk menjaga keberimbangan pemberitaan.