“Saya pedangdut, bukan birokrat.” tidak memahami tata kelola pemerintahan dan menyerahkan urusan birokrasi kepada bawahan.

“Saya pedangdut, bukan birokrat.”

tidak memahami tata kelola pemerintahan dan menyerahkan urusan birokrasi kepada bawahan.

Inilah kalimat yang keluar dari mulut manis Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan outsourcing.

Ia mengaku tidak memahami tata kelola pemerintahan dan menyerahkan urusan birokrasi kepada bawahan. KPK pun menegaskan hal yang sebenarnya sangat mendasar bahwa jabatan kepala daerah tetap membawa tanggung jawab hukum.

Mimin merasa lucu aja. Kalau beliau merasa bukan birokrat, lalu untuk apa dulu ia mencalonkan diri sebagai bupati?

Ketahuilah bahwa di dalam sistem pemerintahan, kepala daerah adalah penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan administrasi di wilayahnya. Boleh saja mendelegasikan tugas, tetapi tanggung jawab tidak ikut didelegasikan. Tanda tangan bukan sekadar formalitas, itu persetujuan dan pertanggungjawaban.

Saat kampanye, yang ditawarkan adalah visi, kesiapan, dan komitmen memimpin. Setelah menjabat, tidak bisa tiba-tiba berkata, “Saya bukan ahlinya.” Jabatan publik bukan program magang. Ia kontrak konstitusional dengan rakyat.

Fenomena ini juga jadi cermin bagi pemilih. Popularitas memang memudahkan elektabilitas. Wajah terkenal lebih cepat dikenali daripada rekam jejak panjang. Tapi mengelola daerah bukan soal panggung, melainkan soal regulasi, anggaran, dan pengawasan.

Biaya politik yang besar sering jadi pertanyaan lain. Gaji kepala daerah jelas bukan angka fantastis dibanding ongkos kampanye. Maka publik tentu berharap motivasi maju bukan sekadar investasi yang harus kembali.

Profesi lama yang pernah dijalaninya tentu bukan masalah. Banyak juga kepala daerah berlatar belakang non-birokrat dan mampu bekerja baik. Yang menjadi soal adalah kesiapan dan kesadaran bahwa ketika sumpah jabatan diucapkan, maka alasan bukan ahli tidak lagi relevan.

Karena ketika kursi sudah diduduki, yang dinilai bukan lagi latar belakangnya, melainkan tanggung jawabnya. Inilah alasan pentingnya tidak memilih orang yang bukan ahlinya. 

Irman