Ambisi 'Gigantik' di Awal Tahun: Ketika Anggaran Pendidikan Tergerus Demi Makan Gratis

Ambisi 'Gigantik' di Awal Tahun: Ketika Anggaran Pendidikan Tergerus Demi Makan Gratis

Jakarta,Aktualid.com Tahun 2026 baru saja membuka lembarannya, namun alarm fiskal di Kementerian Keuangan tampaknya sudah berbunyi nyaring. Di saat masyarakat baru menyusun resolusi tahun baru, pemerintah justru memulai langkahnya dengan sebuah ironi: berutang sejak awal tahun.

Dalam diskusi program Jelasin Dong yang ditayangkan TV Tempo, terungkap fakta yang cukup meresahkan mengenai kondisi kas negara. Penurunan penerimaan negara yang signifikan di akhir tahun lalu memaksa pemerintah mengambil langkah pragmatis—menarik utang lebih awal demi membiayai belanja yang tak bisa ditunda.

Namun, pertanyaan besarnya bukan hanya soal "mengapa berutang", melainkan "untuk apa uang itu dibakar?"

Harga Mahal Sebuah "Program Gigantik"

Sorotan utama tertuju pada apa yang disebut sebagai program "gigantik" Presiden. Istilah ini tidak berlebihan. Data menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis—janji kampanye yang kini menjadi realitas birokrasi—mendapatkan alokasi anggaran yang fantastis: Rp 268 triliun.

Angka ini bukan sekadar statistik. Kenaikan drastis dari tahun sebelumnya ini membawa konsekuensi fatal bagi sektor lain. Dalam diskusi tersebut, tersirat sebuah trade-off yang pahit: anggaran pendidikan menjadi tumbal.

"Dia (program makan bergizi) memakan porsi anggaran pendidikan," ungkap pembicara dalam diskusi tersebut. Sebagian besar dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas intelektual bangsa, kini dialihkan untuk mengisi piring makan.

Pertahanan dan "Appetite" Belanja yang Tak Terbendung

Beban anggaran tidak berhenti di meja makan. Sektor pertahanan juga masih mencatatkan angka belanja yang masif. Kombinasi antara program makan gratis dan belanja pertahanan menciptakan himpitan fiskal yang nyata, mempersempit ruang gerak belanja negara (ruang fiskal), terutama ketika utang-utang lama mulai jatuh tempo.

Yang menarik—sekaligus mengkhawatirkan—adalah respons penguasa terhadap kondisi ini. Logika ekonomi sederhana menyarankan "ikat pinggang" saat pendapatan turun dan utang menumpuk. Namun, logika politik berkata lain.

"Appetite atau minat belanja pemerintah, khususnya Presiden, itu tetap tinggi," demikian analisis yang mencuat. Gairah belanja ini seolah tidak memiliki rem pakem. Mengapa? Karena semua berlindung di balik tameng sakti bernama: Hak Prerogatif Presiden.

Sebagai diskresi murni kepala negara, ambisi belanja ini terus melaju kencang, menabrak rambu-rambu peringatan fiskal. Tidak ada mekanisme "rem" yang cukup kuat untuk menahan laju keinginan Istana, meskipun kas negara sedang "megap-megap".

Tanda Tanya di Balik Saldo Anggaran

Kini, publik dihadapkan pada realitas cashflow pemerintah yang penuh tanda tanya. Biasanya, pemerintah mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan. Namun, dengan kebutuhan belanja yang begitu masif di awal 2026, seberapa dalam pemerintah harus merogoh kocek cadangan?

Apakah ambisi "kenyang" hari ini sedang menggadaikan keamanan fiskal di masa depan? Satu hal yang pasti, tahun 2026 dibuka dengan pertaruhan besar: membiayai program populistik dengan utang, sembari berharap pondasi ekonomi tidak retak karenanya.

Red