Revolusi Digital Policing: Dr. Yehu Usulkan SIM Diintegrasikan dengan NIK Tak Perlu Lagi Kartu Plastik, Hak Mengemudi Cukup Terverifikasi dari NIK. Dr. Yehu Dorong Integrasi Dukcapil-Korlantas untuk Memperkuat ETLE dan Digital Policing

 BERITA NASIONAL 

Revolusi Digital Policing: Dr. Yehu Usulkan SIM Diintegrasikan dengan NIK

Tak Perlu Lagi Kartu Plastik, Hak Mengemudi Cukup Terverifikasi dari NIK. Dr. Yehu Dorong Integrasi Dukcapil-Korlantas untuk Memperkuat ETLE dan Digital Policing

JAKARTA —Aktualid.com 2 Oktober 2026  Era kartu plastik dalam pelayanan publik dinilai sudah saatnya bertransformasi. Di tengah percepatan digitalisasi pemerintahan, Dr. Yehu Wangsajaya, M.Kom., mendorong pemerintah melakukan terobosan dengan mengintegrasikan Surat Izin Mengemudi (SIM) ke dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Gagasan tersebut disampaikan Yehu berdasarkan pengamatannya terhadap penerapan identitas digital dan pelayanan publik di Tiongkok. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi penting untuk membangun sistem identitas digital terpadu melalui NIK.

Melalui konsep yang ditawarkan, SIM tidak lagi harus hadir sebagai kartu fisik yang berdiri sendiri. Status hak mengemudi seseorang dapat menjadi atribut digital yang melekat pada identitas kependudukannya dan diverifikasi secara elektronik.

“Yang diperlukan bukan membangun semuanya dari nol, tetapi mengubah paradigma dari pengadaan perangkat keras menuju keterhubungan perangkat lunak atau software interoperability,” ujar Yehu.

SIM Menjadi Atribut Digital NIK

Menurut Yehu, integrasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun jembatan digital antara sistem Dukcapil Kemendagri dan Korlantas Polri.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penggunaan API Gateway, sehingga sistem Korlantas dapat melakukan verifikasi terhadap status hak mengemudi seseorang tanpa harus menduplikasi seluruh data kependudukan.

Petugas di lapangan, misalnya, cukup melakukan verifikasi melalui perangkat dinas yang telah diamankan. Sistem kemudian memberikan informasi terbatas mengenai apakah seseorang memiliki hak mengemudi yang sah.

Dengan mekanisme tersebut, menurut Yehu, petugas tidak perlu mengunduh atau membuka seluruh data pribadi masyarakat.

Perlindungan Data Harus Menjadi Fondasi

Namun, semakin banyak layanan yang terhubung dengan satu identitas digital juga berarti semakin besar konsekuensi apabila terjadi penyalahgunaan akses atau kebocoran data.

Karena itu, integrasi NIK dan SIM tidak cukup hanya dilihat dari sisi efisiensi teknologi. Perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai persyaratan utama sejak tahap desain sistem.

Prinsip yang penting diterapkan antara lain data minimization, pembatasan tujuan penggunaan data, pembatasan hak akses, pencatatan aktivitas pengguna (audit trail), enkripsi, autentikasi berlapis, serta mekanisme penghentian akses apabila terjadi penyalahgunaan.

Dalam konteks ini, petugas kepolisian di lapangan idealnya tidak memperoleh akses terhadap keseluruhan profil kependudukan seseorang. Sistem cukup memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penegakan hukum.

Misalnya, untuk pemeriksaan SIM, informasi yang dibutuhkan dapat dibatasi pada status “berhak mengemudi” atau “tidak berhak mengemudi”, beserta informasi minimum lain yang memang diperlukan untuk memastikan identitas dan legalitas pengemudi.

Konsep tersebut sejalan dengan gagasan Yehu mengenai sistem yang hanya memberikan jawaban terbatas kepada pengguna yang berwenang.

“Server cukup menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’. Tidak perlu seluruh data pribadi masyarakat dikirim kepada petugas,” katanya.

Risiko Single Point of Failure

Di sisi lain, konsep single identity juga memiliki tantangan yang harus diantisipasi.

Ketika satu identitas digunakan untuk mengakses semakin banyak layanan, kompromi terhadap kredensial atau sistem identitas dapat memberikan dampak yang lebih luas.

Karena itu, NIK tidak semestinya diperlakukan sebagai satu-satunya faktor autentikasi. Sistem perlu menggunakan mekanisme autentikasi tambahan, token atau kredensial digital yang dapat dicabut, serta pemisahan kewenangan antar-sistem.

Dengan pendekatan tersebut, mengetahui NIK seseorang tidak otomatis memberikan akses terhadap seluruh layanan yang terhubung dengannya.

Arsitektur sistem juga perlu menghindari konsentrasi data yang tidak diperlukan. Interoperabilitas sebaiknya dilakukan melalui pertukaran informasi yang terukur, bukan dengan membuat salinan seluruh database kependudukan di banyak instansi.

Zero Trust dan Audit Akses

Yehu mengusulkan penerapan Zero Trust Architecture, dengan prinsip bahwa setiap permintaan akses harus diverifikasi dan diberikan sesuai kewenangan.

Dalam praktiknya, setiap akses terhadap data perlu memiliki identitas pengguna, tujuan penggunaan, batas kewenangan, waktu akses, serta rekam jejak yang dapat diaudit.

Audit tersebut penting bukan hanya untuk mencegah serangan dari luar, tetapi juga untuk mengawasi potensi penyalahgunaan oleh pengguna internal.

Sistem idealnya dapat mendeteksi pola akses yang tidak wajar dan segera melakukan pembatasan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.

ETLE dan Hak Mengemudi

Integrasi NIK dan SIM juga dapat dikembangkan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dalam konsep tersebut, pelanggaran lalu lintas yang telah diproses berdasarkan ketentuan hukum dapat tercatat dalam rekam kepatuhan pengemudi.

Sistem poin pelanggaran pun dapat dikembangkan sehingga akumulasi pelanggaran tertentu dapat menjadi dasar pembatasan atau pencabutan hak mengemudi sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, setiap keputusan yang berdampak pada hak seseorang tetap membutuhkan dasar hukum, prosedur yang jelas, mekanisme pemberitahuan, serta ruang untuk melakukan koreksi atau keberatan apabila terjadi kesalahan data.

Dengan demikian, otomatisasi tidak berarti keputusan negara menjadi sepenuhnya tanpa pengawasan manusia.

Bukan Sekadar Menghapus Kartu Plastik

Yehu menegaskan, gagasan tersebut bukan sekadar mengganti kartu SIM plastik dengan bentuk digital.

Lebih jauh, ia mendorong perubahan paradigma pelayanan publik dari sistem yang terpisah-pisah menuju single identity dan interoperabilitas antarlembaga.

Menurutnya, pemerintah tidak harus membangun seluruh infrastruktur digital dari awal. Sejumlah sistem yang sudah dimiliki lembaga negara dapat dihubungkan dengan standar keamanan dan tata kelola yang jelas.

Ia juga menilai pengurangan kebutuhan pencetakan kartu fisik dapat membuka peluang efisiensi anggaran.

Namun, besaran penghematan tersebut tetap perlu dihitung secara transparan dengan membandingkan biaya sistem lama dengan seluruh biaya pembangunan, integrasi, pemeliharaan, keamanan, audit, jaringan, dan sumber daya manusia pada sistem digital.

Migrasi Harus Bertahap dan Terukur

Untuk menghindari gangguan pelayanan, Yehu mengusulkan penerapan secara bertahap dengan sistem lama dan sistem baru berjalan secara paralel sebelum sistem digital sepenuhnya diberlakukan.

Tahap migrasi juga perlu mencakup rekonsiliasi data, pengujian keamanan, pengujian beban, pemulihan bencana, serta simulasi kegagalan sistem.

Pemerintah juga perlu memiliki mekanisme fallback agar masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan ketika terjadi gangguan jaringan, serangan siber, atau kegagalan sistem pusat.

Dengan kata lain, target transformasi digital bukan sekadar zero downtime, tetapi juga kemampuan sistem untuk pulih dengan cepat dan tetap memberikan layanan minimum ketika terjadi gangguan.

Dorong Tinggalkan Ego Sektoral

Menurut Yehu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kemauan antarinstansi untuk membangun sistem yang saling terhubung.

Koordinasi antara Kemendagri melalui Dukcapil dan Polri melalui Korlantas menjadi salah satu titik penting dalam gagasan tersebut.

Ia berharap pemerintah dapat mulai mengkaji secara serius kemungkinan integrasi identitas kependudukan dengan berbagai layanan publik, termasuk administrasi dan perizinan mengemudi.

Bagi Yehu, digitalisasi harus bermuara pada pelayanan negara yang lebih sederhana, cepat, transparan, aman, dan mudah diawasi masyarakat.

“Pelayanan menjadi cepat, negara berhemat, dan Kepolisian RI dapat melangkah penuh menuju era Smart and Digital Policing,” ujarnya.

Pada akhirnya, integrasi SIM dengan NIK bukan hanya proyek digitalisasi administrasi. Keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menyeimbangkan kemudahan pelayanan dengan hak masyarakat atas keamanan dan perlindungan data pribadi.

Karena itu, sebelum diterapkan secara nasional, gagasan tersebut membutuhkan kajian komprehensif dari aspek hukum, kelembagaan, teknologi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, pembiayaan, interoperabilitas, serta kesiapan infrastruktur.

Dengan pendekatan tersebut, revolusi digital policing tidak berhenti pada penghapusan kartu plastik, tetapi menjadi bagian dari pembangunan ekosistem identitas digital nasional yang efisien, aman, akuntabel, dan tetap menempatkan hak masyarakat sebagai salah satu fondasi utama.

Irman