MEMBONGKAR DUGAAN SKANDAL PERIZINAN PABRIK CIEURIH: BANGUNAN BERJALAN, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN!

 SUARA REDAKSI 

Sampul gambar hanya Ilustrasi belaka

MEMBONGKAR DUGAAN SKANDAL PERIZINAN PABRIK CIEURIH: BANGUNAN BERJALAN, PENGAWASAN DIPERTANYAKAN!

Jika AMDAL dan PBG memang belum terbit saat pembangunan berlangsung, siapa yang membiarkan pekerjaan berjalan? Investor, pelaksana, atau justru sistem pengawasan pemerintah yang gagal bekerja?

KUNINGAN — Dugaan pembangunan pabrik di Cieurih ketika dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terbit harus dibongkar sampai ke akar persoalannya. Ini bukan semata urusan dokumen administratif, melainkan ujian terhadap efektivitas pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan.

Pemberitaan KuninganSatu.com berjudul “Ibarat Hamil Duluan, Pabrik di Cieurih Dibangun Saat AMDAL dan PBG Belum Terbit” telah membuka pintu bagi pertanyaan yang jauh lebih serius: bagaimana pembangunan fisik bisa berlangsung apabila persyaratan hukum yang diwajibkan memang belum dipenuhi?

Di sinilah pemerintah Kabupaten Kuningan harus memberikan jawaban berdasarkan dokumen, kronologi, dan hasil pemeriksaan lapangan.

Jangan sampai bangunan lebih dahulu berdiri, sementara pengawasan baru terdengar setelah persoalan menjadi perhatian masyarakat.

BUKAN HANYA SOAL INVESTOR, TETAPI JUGA TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

Suara Redaksi Aktualid.com menegaskan bahwa investor tidak boleh otomatis dijadikan satu-satunya pihak yang dipersalahkan. Namun, investor juga tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa pemerintah seharusnya mengawasi.

Tanggung jawab setiap pihak harus diperiksa berdasarkan kewajiban dan perannya masing-masing.

Penanggung jawab usaha wajib memenuhi persyaratan lingkungan dan bangunan yang berlaku. Pelaksana konstruksi harus bekerja sesuai ketentuan hukum dan teknis. Sementara itu, pemerintah wajib menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan aturan sesuai pembagian kewenangannya.

Persoalan menjadi serius apabila pemeriksaan membuktikan bahwa pembangunan memang berlangsung sebelum persyaratan wajib dipenuhi, sedangkan instansi yang berwenang mengetahui keadaan tersebut tetapi tidak mengambil tindakan yang semestinya.

Namun, apakah itu benar terjadi di Cieurih? Itulah yang harus dijawab melalui pemeriksaan, bukan sekadar asumsi.

Jika ada pelanggaran, siapa pelakunya? Jika ada keterlambatan pengawasan, apa penyebabnya? Jika ada pembiaran, siapa yang mengetahui dan apa bukti tindakannya?

Pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka.

LIMA TITIK YANG HARUS DIBONGKAR

1. Kronologi pembangunan dan perizinan

Kapan pekerjaan fisik dimulai? Kapan dokumen lingkungan yang diwajibkan diajukan? Kapan persetujuan lingkungan dan PBG diterbitkan, jika sudah terbit? Apakah terdapat kegiatan konstruksi sebelum persyaratan yang diwajibkan terpenuhi?

Jawaban harus didukung dokumen pengajuan, tanggal penerbitan persetujuan, laporan pengawasan, dan bukti kondisi lapangan. Tanpa kronologi, publik hanya akan menerima pernyataan yang sulit diuji.

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup perlu menjelaskan kategori dokumen lingkungan yang diwajibkan bagi kegiatan tersebut, status prosesnya, serta pengawasan yang telah dilakukan.

AMDAL tidak otomatis diwajibkan bagi semua kegiatan usaha. Karena itu, yang harus dipastikan adalah apakah pabrik di Cieurih termasuk kegiatan yang wajib AMDAL atau memerlukan bentuk persetujuan lingkungan lain, sesuai skala, karakteristik, dan ketentuan yang berlaku.

Apabila persyaratan lingkungan wajib belum dipenuhi, apa tindakan yang telah dilakukan oleh instansi berwenang?

3. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta instansi penerbit PBG

Publik berhak mengetahui status PBG, kesesuaian rencana bangunan dengan tata ruang, dan hasil pemeriksaan teknis yang relevan.

Harus dipastikan pula instansi yang berwenang menerbitkan PBG dan melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan serta pembagian kewenangan yang berlaku.

Jika pekerjaan telah berjalan sebelum PBG yang diwajibkan terbit, bagaimana respons instansi terkait? Adakah pemeriksaan, teguran, atau tindakan administratif? Jika ada, kapan dilakukan dan apa hasilnya?

4. Peran pemerintah kecamatan dan desa

Kapan pemerintah desa dan kecamatan mengetahui pembangunan tersebut? Apakah pernah menerima pengaduan warga? Apakah ada laporan kepada pemerintah kabupaten?

Pertanyaan ini penting untuk menyusun kronologi informasi yang diterima pemerintah di tingkat lokal. Namun, mengetahui adanya pembangunan tidak serta-merta berarti aparat desa atau kecamatan memiliki kewenangan menerbitkan izin atau menghentikannya. Peran masing-masing harus diperiksa sesuai aturan.

5. Tanggung jawab pejabat dan kemungkinan pembiaran

Apabila ditemukan bukti bahwa pejabat yang berwenang mengetahui pelanggaran, memiliki kewajiban bertindak, tetapi sengaja mengabaikannya, keadaan tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan internal maupun penegakan hukum sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, jika instansi telah bertindak, pemerintah harus membuka kronologi dan hasil penindakannya agar masyarakat dapat menilai apakah pengawasan berjalan efektif.

Jangan menuduh adanya permainan perizinan tanpa bukti. Namun, jangan pula menutup kemungkinan pemeriksaan hanya karena belum ada pihak yang secara resmi dinyatakan bersalah.

JANGAN SAMPAI INVESTASI MENJADI ALASAN UNTUK MENGABAIKAN HUKUM

Investasi memang dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Akan tetapi, manfaat ekonomi tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan lingkungan, tata ruang, dan bangunan.

Jika ketentuan wajib diabaikan, dampaknya bukan hanya persoalan administratif. Risiko lingkungan, keselamatan bangunan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat dapat ikut dipertaruhkan.

Pemerintah tidak boleh menerapkan standar berbeda hanya karena suatu kegiatan membawa nilai investasi besar. Sebaliknya, pelaku usaha juga berhak mendapatkan kepastian hukum dan pemeriksaan yang objektif, bukan tuduhan tanpa dasar.

Prinsipnya jelas: investasi harus berjalan dalam koridor hukum, sementara pengawasan pemerintah harus dapat diuji melalui bukti dan pertanggungjawaban.

EMPAT TUNTUTAN SUARA REDAKSI AKTUALID.COM

Atas persoalan tersebut, Suara Redaksi Aktualid.com mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan dan instansi berwenang untuk:

PERTAMA — BUKA STATUS PERIZINAN. Publikasikan status dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, PBG, kesesuaian tata ruang, dan kronologi penerbitannya sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

KEDUA — AUDIT PENGAWASAN. Periksa kapan pembangunan dimulai, kapan instansi mengetahui kegiatan tersebut, siapa yang melakukan pemeriksaan, dan apakah setiap tindakan telah sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku.

KETIGA — TINDAK PELANGGARAN. Apabila ditemukan pelanggaran, lakukan tindakan administratif yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh hukum, termasuk penghentian sementara apabila dasar hukum dan hasil pemeriksaan mengharuskannya.

KEEMPAT — TELUSURI TANGGUNG JAWAB. Evaluasi peran penanggung jawab usaha, pelaksana konstruksi, pejabat penerbit persetujuan, dan instansi pengawas. Jika ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, maladministrasi, atau tindak pidana, teruskan kepada lembaga berwenang sesuai hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

Pemerintah juga harus memberikan hak jawab kepada perusahaan, pelaksana pembangunan, dan instansi terkait agar pemberitaan tetap berimbang dan setiap kesimpulan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN PUBLIK HANYA MENERIMA JAWABAN NORMATIF

Pembangunan pabrik di Cieurih harus menjadi pintu masuk untuk memeriksa apakah sistem perizinan dan pengawasan benar-benar bekerja.

Jika dokumen wajib belum terbit ketika pembangunan berlangsung, pemerintah harus menjelaskan fakta tersebut secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan. Jika pengawasan terlambat atau tidak berjalan, penyebab dan tanggung jawabnya harus diperiksa.

Tidak cukup hanya menyatakan bahwa perizinan sedang diproses. Publik membutuhkan kepastian mengenai dokumen apa yang diwajibkan, kapan harus dipenuhi, siapa yang bertanggung jawab, dan tindakan apa yang telah dilakukan.

Suara Redaksi Aktualid.com tidak sedang mengadili siapa pun. Suara Redaksi menuntut agar fakta dibuka, dugaan diuji, tanggung jawab ditelusuri, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Sebab, persoalan sesungguhnya bukan sekadar apakah pabrik telah berdiri sebelum dokumennya lengkap. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah negara hadir untuk memastikan aturan dipatuhi, atau justru baru menjelaskan keadaan setelah masyarakat mempertanyakannya.

Bongkar kronologinya. Periksa pengawasannya. Uji tanggung jawabnya. Jika terbukti ada pelanggaran, tindak sesuai hukum.

SUARA REDAKSI AKTUALID.COM

Catatan redaksi: Naskah ini merupakan sikap editorial dan desakan pemeriksaan atas informasi yang diberitakan. Kesimpulan mengenai pelanggaran perizinan, kelalaian pejabat, atau pembiaran harus didasarkan pada dokumen resmi, pemeriksaan lapangan, dan klarifikasi para pihak.