Jangan Biarkan Gaya Hidup Digital Menjadi Sampah bagi Bumi

 MIMBAR REDAKSI 

Jangan Biarkan Gaya Hidup Digital Menjadi Sampah bagi Bumi

Oleh : Irman Syamsul Bahri

           Pemimpin Redaksi

           Aktualid.com

 Kita hidup di zaman ketika gadget bukan lagi sekadar alat komunikasi. Telepon pintar menjadi kamera, dompet, ruang kerja, pusat hiburan, bahkan pintu menuju hampir seluruh aktivitas kehidupan.

Namun ada satu hal yang sering luput dari perhatian: setiap gadget memiliki jejak lingkungan.

Di balik layar yang terang dan teknologi yang semakin canggih, ada energi yang digunakan, sumber daya alam yang ditambang, proses produksi yang panjang, serta limbah elektronik yang pada akhirnya harus ditanggung bumi.

Karena itu, persoalannya bukan apakah kita boleh menggunakan teknologi. Tentu saja boleh. Persoalannya adalah apakah kita menggunakan teknologi secara bijak atau sekadar menjadi konsumen yang terus mengejar tren.

Lingkungan yang Baik Adalah Hak Kita

Kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar pilihan moral, tetapi juga memiliki landasan hukum.

Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama dan mengatur hak, kewajiban, larangan, peran masyarakat, hingga pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Artinya, menjaga lingkungan bukan semata-mata urusan pemerintah atau aktivis lingkungan. Kita sebagai konsumen juga memiliki peran.

Dalam konteks penggunaan teknologi, peran tersebut dapat dimulai dari keputusan sederhana: apa yang kita beli, berapa lama kita menggunakannya, bagaimana kita merawatnya, dan ke mana perangkat tersebut berakhir ketika sudah tidak digunakan.

Jangan Membeli Hanya karena Model Baru

Setiap kali model baru diluncurkan, konsumen seolah didorong untuk merasa perangkat yang dimilikinya sudah ketinggalan zaman.

Padahal, selama gadget masih berfungsi baik, memenuhi kebutuhan, dan dapat diperbaiki, menggantinya hanya karena model baru muncul bukan kebutuhan mendesak.

Di sinilah etika konsumsi digital diperlukan.

Sebelum membeli, tanyakan tiga hal: apakah benar-benar membutuhkan perangkat baru, apakah perangkat lama masih bisa diperbaiki, dan ke mana perangkat lama akan dibawa setelah tidak digunakan?

Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah perilaku konsumsi.

Jangan Jadikan Gadget Rusak sebagai Sampah Biasa

Ada persoalan yang tidak boleh dianggap sepele: sampah elektronik.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi salah satu dasar pengelolaan sampah nasional. Pengaturan mengenai sampah yang membutuhkan penanganan khusus kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. PP tersebut mengatur sampah yang karena sifat, konsentrasi, volume, atau karakteristik tertentu memerlukan penanganan khusus, termasuk sampah yang mengandung B3 dan limbah B3.

Karena itu, gadget yang sudah tidak digunakan jangan otomatis diperlakukan seperti sampah rumah tangga biasa.

Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki.

Kalau masih bisa digunakan, gunakan atau berikan kepada orang yang membutuhkan.

Kalau sudah benar-benar tidak layak, salurkan melalui fasilitas atau pengelola sampah elektronik yang tepat.

Itulah bentuk sederhana tanggung jawab konsumen digital.

Jangan Biarkan Algoritma Menentukan Gaya Hidup Kita

Ada persoalan yang lebih besar dari sekadar gadget.

Ekosistem digital hari ini dibangun untuk membuat kita terus melihat, membandingkan, menginginkan, lalu membeli.

Model baru muncul. Influencer memamerkannya. Iklan menyusul. Algoritma memperkuat keinginan.

Akhirnya, kebutuhan sering kali kalah oleh dorongan untuk mengikuti tren.

Di sinilah masyarakat membutuhkan literasi digital sekaligus literasi konsumsi.

Tidak semua yang baru harus dimiliki.

Tidak semua yang viral harus dibeli.

Tidak semua peningkatan spesifikasi berarti kebutuhan kita meningkat.

Jangan Hanya Menuntut Konsumen

Namun, tanggung jawab lingkungan tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada masyarakat.

Produsen juga harus memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan. Perangkat perlu dirancang agar lebih tahan lama, mudah diperbaiki, memiliki ketersediaan suku cadang, serta menyediakan mekanisme pengembalian atau pengelolaan perangkat yang sudah tidak digunakan.

Pemerintah pun perlu memastikan sistem pengelolaan sampah elektronik mudah diakses masyarakat, disertai edukasi yang jelas dan pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, tercipta ekosistem konsumsi digital yang tidak hanya mengejar pertumbuhan teknologi, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan lingkungan.

Redaksi Mengajak: Mulai dari Gadget yang Ada di Tangan Kita

Mimbar Redaksi Aktualid.com mengajak masyarakat menjadikan konsumsi digital sebagai bagian dari kepedulian lingkungan.

Gunakan gadget selama masih layak. Rawat sebelum rusak. Perbaiki sebelum mengganti. Hemat energi saat digunakan. Jangan membeli hanya karena tren. Dan jangan membuang perangkat elektronik sembarangan.

Mari mulai dari tindakan yang paling sederhana hari ini:

Matikan perangkat yang tidak digunakan. Cabut charger setelah selesai. Rawat baterai dan perangkat. Tunda pembelian gadget baru jika belum benar-benar diperlukan. Perbaiki perangkat yang rusak. Dan pisahkan gadget yang sudah tidak terpakai untuk disalurkan melalui pengelolaan e-waste yang tepat.

Sebab masalah lingkungan lahir dari jutaan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus.

Maka, perubahan pun dapat dimulai dari jutaan kebiasaan kecil.

Teknologi seharusnya membuat hidup manusia lebih mudah, bukan membuat bumi semakin sulit bernapas.

Kita tidak harus kembali ke zaman tanpa gadget.

Kita hanya perlu belajar satu hal yang semakin penting di era digital:

gunakan teknologi dengan cerdas, konsumsi dengan sadar, patuhi tanggung jawab lingkungan, dan tinggalkan sesedikit mungkin sampah bagi generasi berikutnya.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) — hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan. UU ini mengatur antara lain perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, kewajiban, larangan, peran masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar pengelolaan sampah secara nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang mengatur sampah yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan karakteristik, sifat, konsentrasi, volume, atau faktor lainnya.