Gerindra Perlu Membaca Tuti Andriani Elektabilitas, Modal Sosial, dan Peluang Memperkuat Gerindra di Kuningan

 BERITA DAERAH

Gerindra Perlu Membaca Tuti Andriani

Elektabilitas, Modal Sosial, dan Peluang Memperkuat Gerindra di Kuningan

 Oleh: Wawan Wage_ 

 Pemerhati Kebijakan Publik

Dalam politik, ada momentum yang tidak cukup dibaca melalui struktur organisasi. Ada pula realitas yang tidak selalu tercermin dari siapa yang paling lama berada di dalam partai. Salah satunya adalah modal sosial, kepercayaan publik, dan daya tarik elektoral seorang figur.

Dalam konteks dinamika bursa Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, nama Wakil Bupati Tuti Andriani patut diperhitungkan secara serius.

Jika Gerindra ingin memperkuat posisinya di Kuningan, pertanyaannya bukan semata-mata siapa yang paling layak menduduki kursi ketua berdasarkan pertimbangan internal, melainkan siapa yang memiliki modal sosial dan kapasitas politik untuk memperluas jangkauan partai di tengah masyarakat.

Di titik inilah Tuti menarik untuk dipertimbangkan.

 *Elektabilitas Bukan Modal yang Bisa Diabaikan* 

Dalam politik elektoral, kepercayaan masyarakat merupakan aset penting. Struktur partai dapat dibangun, kader dapat dikonsolidasikan, dan mesin organisasi dapat diperkuat. Namun, membangun penerimaan publik membutuhkan waktu, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat.

Tuti memiliki pengalaman politik sebagai Wakil Bupati Kuningan sekaligus rekam jejak dalam kontestasi Pilkada 2024. Posisi tersebut memberinya ruang untuk membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Apabila hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan menunjukkan tingkat pengenalan dan elektabilitas Tuti yang kuat, data itu semestinya menjadi salah satu pertimbangan strategis Gerindra.

Sebab, partai politik tidak hanya membutuhkan figur yang mampu mengelola organisasi dari dalam, tetapi juga sosok yang memiliki daya jangkau ke luar organisasi.

Tentu, elektabilitas bukan satu-satunya ukuran. Integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan mengonsolidasikan kader, serta kesediaan membesarkan partai juga harus menjadi bagian dari penilaian.

Namun, mengabaikan modal elektoral seorang figur yang memiliki penerimaan publik juga bukan langkah yang bijaksana.

 *Warisan Kepercayaan Acep Purnama* 

Ada dimensi lain yang patut dicermati, yakni hubungan kekeluargaan Tuti dengan almarhum Acep Purnama, mantan Bupati Kuningan.

Acep bukan sekadar mantan kepala daerah. Selama kiprahnya dalam pemerintahan dan politik lokal, ia membangun relasi sosial serta memiliki basis kepercayaan di sebagian masyarakat Kuningan.

Sebagai saudara Acep, Tuti berpotensi memiliki kedekatan emosional dengan sebagian masyarakat yang dahulu mengenal dan menaruh kepercayaan kepada almarhum.

Dalam politik, warisan semacam ini dapat menjadi modal sosial. Ia bisa membuka pintu komunikasi, menghadirkan kedekatan, dan memperkuat penerimaan terhadap seorang figur.

Namun, modal tersebut bukan warisan suara yang otomatis berpindah. Kepercayaan kepada Acep merupakan pengalaman politik masyarakat pada masanya, sedangkan kepercayaan kepada Tuti harus terus dibangun melalui sikap, kinerja, dan integritasnya sendiri.

Justru di situlah peluangnya: apabila mampu merawat hubungan sosial yang telah terbangun sekaligus menunjukkan kapasitas kepemimpinannya sendiri, Tuti berpeluang mengembangkan modal politik yang lebih luas.

Bagi Gerindra, potensi seperti ini layak dibaca sebagai peluang untuk memperkuat hubungan partai dengan masyarakat Kuningan.

 *Partai Harus Berani Membaca Realitas* 

Setiap partai tentu memiliki mekanisme dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan ketua. Pengalaman organisasi, loyalitas kader, kemampuan konsolidasi, serta keputusan pimpinan pusat tetap merupakan bagian penting dari proses tersebut.

Akan tetapi, organisasi politik juga membutuhkan keberanian untuk membaca perubahan sosial dan aspirasi masyarakat.

Jika Tuti memang memiliki elektabilitas yang kuat, jaringan sosial yang luas, serta kapasitas untuk memimpin konsolidasi kader, mengapa peluang tersebut tidak dibicarakan secara serius di internal Gerindra?

Anggota partai semestinya tidak hanya menjadi penonton ketika figur yang berpotensi memperluas jangkauan politik partai muncul dalam bursa kepemimpinan. Mereka dapat menyampaikan aspirasi, menguji rekam jejak, dan mendorong pertimbangan yang objektif.

Dorongan itu bukan berarti mengesampingkan kader lain. Kompetisi internal justru menjadi sehat apabila setiap nama dinilai berdasarkan ukuran yang jelas, bukan semata-mata kedekatan, senioritas, atau pertimbangan sesaat.

Gerindra membutuhkan ketua yang bukan hanya mampu menjaga struktur tetap hidup, melainkan juga mempunyai kemampuan membangun kepercayaan masyarakat dan menerjemahkannya menjadi penguatan organisasi.

Jika berbagai modal tersebut memang dimiliki Tuti, maka mendorong namanya untuk dipertimbangkan bukanlah sesuatu yang berlebihan.

 *Memimpin Partai Bukan Sekadar Menambah Jabatan* 

Bagi Tuti sendiri, peluang memimpin Gerindra tentu perlu dipandang sebagai tanggung jawab, bukan sekadar peningkatan posisi politik.

Menjadi Wakil Bupati dan menjadi ketua partai menghadirkan ruang pengabdian yang berbeda. Jabatan pemerintahan menuntut pelayanan kepada seluruh masyarakat, sedangkan kepemimpinan partai menuntut kemampuan mengelola organisasi, merawat kader, serta memperjuangkan aspirasi politik secara demokratis.

Keduanya membutuhkan disiplin, integritas, dan kejelasan dalam menempatkan kepentingan publik.

Jika Tuti memiliki kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dan mekanisme partai membuka ruang baginya, tidak ada alasan untuk menutup kemungkinan itu hanya karena pertimbangan yang bersifat konvensional.

Sebaliknya, peluang tersebut harus diuji secara terbuka berdasarkan kapasitas, rekam jejak, penerimaan masyarakat, dan komitmen terhadap organisasi.

 *Momentum untuk Memperluas Kepercayaan* 

Pada akhirnya, keputusan mengenai Ketua DPC Gerindra Kuningan tetap menjadi kewenangan partai sesuai mekanisme internalnya.

Namun, sebelum keputusan itu diambil, ada baiknya Gerindra melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas: bagaimana memilih pemimpin yang tidak hanya mampu mengonsolidasikan kader, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap partai.

Tuti Andriani memiliki sejumlah modal yang patut diperhitungkan, mulai dari posisinya sebagai Wakil Bupati, pengalaman politiknya, hingga potensi modal sosial yang berkaitan dengan almarhum Acep Purnama. Besarnya modal tersebut tentu perlu diuji dengan data dan rekam jejak yang terukur.

Jika seluruh pertimbangan itu menunjukkan bahwa Tuti memiliki kapasitas untuk membawa Gerindra lebih dekat kepada masyarakat, maka anggota partai memiliki alasan untuk mendorong namanya agar dipertimbangkan secara serius.

Politik tidak hanya berbicara tentang siapa yang mempunyai jabatan hari ini. Politik juga berbicara tentang kemampuan membaca kepercayaan masyarakat dan mengubahnya menjadi kerja organisasi yang nyata.

 *Gerindra tidak harus memilih Tuti hanya karena ia memiliki nama besar. Namun, Gerindra juga jangan mengabaikan Tuti apabila ia memang memiliki kapasitas, penerimaan publik, dan modal sosial yang dapat memperkuat partai.* 

Sebab, partai yang matang bukanlah partai yang sekadar mempertahankan kebiasaan lama, melainkan partai yang berani menimbang setiap peluang berdasarkan realitas dan kebutuhan masa depan.

Irman