Demokrasi Tidak Prematur Hanya Karena Rakyat Rajin Mengkritik

 SUARA REDAKSI 

Demokrasi Tidak Prematur Hanya Karena Rakyat Rajin Mengkritik

 Narasi mengenai “demokrasi prematur” di Kabupaten Kuningan yang dikaitkan dengan maraknya kritik, aksi massa dan keberanian masyarakat menyampaikan aspirasi perlu ditempatkan secara proporsional.

Kebebasan menyampaikan pendapat memang harus disertai tanggung jawab. Setiap kritik idealnya memiliki dasar fakta, argumentasi yang dapat diuji, menghormati hukum dan tidak berubah menjadi fitnah.

Namun, standar kedewasaan demokrasi tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat.

Kekuasaan juga wajib menunjukkan kedewasaan dalam menerima kritik.

Kritik Bukan Tanda Demokrasi Prematur

Banyaknya aksi massa tidak otomatis membuktikan bahwa masyarakat belum dewasa secara politik.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam negara demokrasi. Yang harus diuji bukan semata-mata berapa kali masyarakat turun ke jalan, melainkan apakah tuntutannya memiliki dasar, apakah argumentasinya dapat diverifikasi dan apakah penyampaiannya dilakukan secara damai serta sesuai hukum.

Jika kritik keliru, pemerintah dapat menjawabnya dengan data.

Jika tuduhan tidak benar, pemerintah dapat memberikan klarifikasi.

Jika terdapat perbedaan pandangan, tersedia ruang dialog, mekanisme hukum dan pengawasan.

Karena itu, kritik tidak semestinya diperlakukan sebagai masalah yang harus diredam hanya karena membuat pemerintah tidak nyaman.

Kewajiban Membuka Data Berlaku Dua Arah

Jika masyarakat dituntut menggunakan data, pemerintah juga harus membuka data.

Jika masyarakat diminta menunjukkan dasar hukum kritiknya, pemerintah juga harus menjelaskan dasar hukum kebijakannya.

Jika publik diminta memahami manfaat sebuah kebijakan, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan risiko, dampak, kajian dan mekanisme pengawasannya.

Inilah prinsip akuntabilitas.

Pemerintah memang memiliki kewenangan, tetapi kewenangan publik bukan berarti kekuasaan tanpa pengawasan.

Semakin besar dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat, lingkungan, sumber daya alam maupun keuangan negara dan daerah, semakin besar pula tuntutan transparansi kepada pemerintah.

Polemik Geothermal Jangan Disederhanakan

Dalam polemik rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Ciremai, misalnya, perdebatan publik tidak seharusnya disederhanakan menjadi persoalan siapa yang pro dan siapa yang kontra.

Pihak yang menolak wajib menjelaskan dasar keberatannya dengan data dan argumentasi yang dapat diuji.

Tetapi pihak yang mendukung juga memiliki kewajiban yang sama.

Dukungan terhadap geothermal tidak boleh berhenti pada alasan kebutuhan energi dan pembangunan. Publik berhak mengetahui kajian lingkungan, risiko terhadap sumber air, mitigasi, tata ruang, mekanisme pengawasan, dasar hukum serta bentuk pelibatan masyarakat.

Kedua sisi harus diuji dengan standar yang sama.

Jika yang menolak dituntut membuktikan argumentasinya, maka yang mendukung juga harus mampu membuktikan bahwa kebijakan tersebut aman, layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah demokrasi berbasis data.

Jangan Balikkan Posisi antara Penguasa dan Pengawas

Suara Redaksi Aktualid.com memandang perlu menghindari cara pandang yang menempatkan kritik masyarakat sebagai persoalan utama.

Dalam negara demokrasi, masyarakat yang kritis bukan ancaman.

Masyarakat justru merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana kekuasaan merespons kontrol tersebut.

Pemerintah yang yakin kebijakannya benar tidak perlu takut terhadap kritik. Cukup buka data, jelaskan dasar hukum, tampilkan kajian dan jawab pertanyaan publik secara terbuka.

Sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh menggunakan kebebasan sebagai alasan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan fitnah atau mengabaikan hukum.

Artinya, tanggung jawab demokrasi memang berlaku dua arah.

Suara Redaksi

Demokrasi tidak menjadi prematur hanya karena rakyat banyak berbicara. Demokrasi justru menjadi bermasalah ketika rakyat takut berbicara dan kekuasaan tidak mau mendengar.

Masyarakat wajib dewasa menggunakan kebebasan.

Pemerintah wajib dewasa menggunakan kewenangan.

Masyarakat wajib mempertanggungjawabkan kritik.

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan.

Jangan mengukur kematangan demokrasi dari seberapa sedikit masyarakat turun ke jalan.

Ukur demokrasi dari seberapa terbuka data publik, seberapa bebas masyarakat menyampaikan kritik, seberapa serius pemerintah menjawabnya, dan seberapa siap kekuasaan dikoreksi ketika terbukti keliru.

Sebab demokrasi bukan sistem untuk membuat rakyat selalu setuju kepada pemerintah.

Demokrasi adalah sistem yang memastikan kekuasaan dapat diawasi, dikritik, dikoreksi dan dimintai pertanggungjawaban secara konstitusional.

Red