Retaknya Perahu Kepemimpinan Daerah," Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan berjalan solid"

 MIMBAR REDAKSI

Retaknya Perahu Kepemimpinan Daerah," Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan berjalan solid"

Oleh : Irman Syamsul Bahri
           Pemimpin Redaksi
           Aktualid.com

Perahu kepemimpinan Daerah yang semula berlayar dengan satu nahkoda dan satu tujuan kini mulai menjadi sorotan. Isu mengenai kerenggangan hubungan antara Pasangan Penguasa Daerah semakin ramai diperbincangkan publik.

Sejumlah isu yang beredar bahkan menyebut keduanya mulai berseberangan dalam berbagai persoalan pemerintahan. Meski belum ada pernyataan resmi yang secara terbuka menyebut telah terjadi keretakan, sinyal-sinyal perbedaan sikap itu mulai ditangkap dan menjadi bahan perbincangan masyarakat.

Ketimpangan dalam pembagian kewenangan di Lingkaran Penguasa juga mulai tampak terlihat dan menjadi isu yang semakin santer diperbincangkan. Publik mulai mempertanyakan apakah pembagian peran dan kewenangan di antara keduanya benar-benar berjalan proporsional atau justru telah menjadi salah satu sumber ketegangan dalam pemerintahan.

Aroma keretakan tersebut tidak lagi hanya terdengar di ruang-ruang pemerintahan. Di meja warung kopi, grup percakapan hingga media sosial, publik mulai bertanya-tanya: ada apa dengan pasangan pemimpin Kuningan ini?

Yang lebih menarik, isu tersebut mulai merembet ke lingkaran pendukung. Massa yang sebelumnya berada dalam satu barisan perlahan disebut mulai menunjukkan kecenderungan membentuk kelompok masing-masing. Jika dibiarkan, perbedaan antara elite pemerintahan bisa berkembang menjadi polarisasi di tengah masyarakat.

Bahkan, di tengah perbincangan para pendukung, sempat muncul celetukan dari beberapa orang yang mengaku berada di barisan pendukung Penguasa, Celetukan itu cukup menggelitik sekaligus mengundang tanda tanya: “Tidak perlu nanti bersaing di 2029, sekarang saja jatuhkan, biar cepat naik menjadi K1.”

Pernyataan tersebut tentu perlu ditempatkan sebagai celetukan atau opini dari oknum pendukung, bukan sebagai sikap resmi Penguasa Namun, kemunculannya menunjukkan bahwa suhu politik di sekitar pasangan pemimpin Daerah mulai menghangat, bahkan sebelum memasuki kontestasi Pilkada 2029

Padahal, Penguasa merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat. Perbedaan pandangan dalam pemerintahan sebenarnya merupakan hal yang wajar sepanjang dapat dikelola melalui komunikasi dan mekanisme kelembagaan. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut berubah menjadi tarik-menarik kepentingan atau bahkan memengaruhi jalannya roda pemerintahan.

Publik tentu tidak membutuhkan drama politik di balik kekuasaan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintahan berjalan solid, program pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu oleh persoalan hubungan personal maupun politik di antara para pemimpinnya.

Karena itu, semakin kuatnya isu keretakan ini semestinya menjadi momentum bagi Penguasa untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sebab dalam politik, diam memang bisa berarti banyak hal. Tetapi ketika rakyat mulai melihat dua pemimpin dalam satu perahu seperti mendayung ke arah yang berbeda, pertanyaan yang muncul pun menjadi sederhana:

Apakah perahunya masih satu, atau sebenarnya sudah mulai terbelah?

Jika benar hanya perbedaan pendapat, publik tentu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan secara dewasa. Namun jika memang terdapat persoalan serius di antara keduanya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari pertarungan di atas panggung kekuasaan, sementara kepentingan publik justru menjadi korban.