Menagih Hadirnya Negara: Devisa Migran Mengalir, Perlindungan Warga Dipertanyakan

Di balik miliaran rupiah devisa yang setiap tahun mengalir dari kantong para pekerja migran Indonesia, tersimpan pertanyaan besar: sejauh mana negara benar-benar hadir ketika warganya menghadapi bahaya di luar negeri?

Pertanyaan itu mengemuka dalam orasi yang disampaikan Lily Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Ia menyoroti ironi yang dirasakan banyak keluarga pekerja migran: kontribusi ekonomi mereka diterima negara, tetapi ketika musibah datang, bantuan sering kali terasa lambat dan berbelit.

Sorotan utama tertuju pada kasus seorang WNI yang dilaporkan meninggal dunia akibat penganiayaan di sebuah kamp eksploitasi dan penipuan di Kamboja. Keluarganya, yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, harus berjuang sendiri untuk mengupayakan pemulangan jenazah.

Di tengah keterbatasan tersebut, solidaritas masyarakat bergerak lebih cepat. Komunitas pengemudi ojek daring dan kelompok peduli buruh migran berhasil menggalang dana hingga puluhan juta rupiah hanya dalam hitungan hari. Namun, menurut Lily, proses birokrasi yang dihadapi setelahnya justru memperlihatkan betapa sulitnya warga memperoleh kepastian perlindungan dari negara.

Menurutnya, persoalan ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia menyebut masih banyak WNI yang diduga terjebak dalam jaringan eksploitasi, penipuan daring, maupun menghadapi persoalan hukum di luar negeri. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan warga negara di luar negeri, termasuk efektivitas penggunaan anggaran yang selama ini dialokasikan.

Dalam orasi yang sama, perhatian juga diarahkan pada peringatan satu tahun meninggalnya Affan Kurniawan. Kasus tersebut kembali diangkat sebagai simbol tuntutan akuntabilitas dan keadilan. Bagi para peserta aksi, tragedi itu tidak hanya menyisakan duka bagi keluarga korban, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab institusi negara terhadap penggunaan fasilitas yang dibiayai dari uang publik.

Kritik yang disampaikan mencerminkan akumulasi kekecewaan sebagian masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan warga negara. Tuntutan pertanggungjawaban moral maupun institusional menjadi bagian dari seruan yang mengemuka dalam aksi tersebut.

Pada akhirnya, persoalan yang diangkat bukan semata tentang satu kasus atau satu institusi. Yang dipersoalkan adalah hubungan dasar antara negara dan warganya. Ketika rakyat membayar pajak, ketika pekerja migran menyumbang devisa, masyarakat berharap negara hadir bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelindung yang sigap ketika nyawa, keselamatan, dan keadilan dipertaruhkan.

Irman