Kuningan sering didatangi massa aksi, benarkah akar kegaduhan adalah persoalan ekonomi?

Kuningan sering didatangi massa aksi, benarkah akar kegaduhan adalah persoalan ekonomi?

KUNINGAN,Aktualid.com Kabupaten Kuningan dalam beberapa bulan terakhir memperlihatkan betapa aktifnya masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan kelompok warga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah maupun DPRD. Aksi demonstrasi dan audiensi muncul dengan beragam persoalan, mulai dari tunjangan DPRD, pengelolaan anggaran pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan pemerintahan desa, hingga kebijakan publik lainnya. Pada 12 Februari 2026, ratusan mahasiswa GMNI dan PMII bersama elemen masyarakat bahkan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD dan kemudian berdialog dengan pimpinan dewan.

Fenomena tersebut kembali terlihat pada 17 Juni 2026. Dalam satu hari, Gedung DPRD Kabupaten Kuningan didatangi dua gelombang mahasiswa. Aliansi Cipayung Plus membawa isu MBG, Koperasi Desa Merah Putih, BBM dan pembebasan lahan, sementara aksi berikutnya dilakukan BEM Universitas Muhammadiyah Kuningan. Pada 14 April, HMI Cabang Kuningan juga menyampaikan aspirasi terkait temuan BPK atas pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan, ruang protes tidak hanya berada di DPRD. Pada 1 April 2026, sekitar seratus orang menggelar aksi di depan Kejaksaan Negeri Kuningan dengan tuntutan meminta kejelasan penanganan dugaan korupsi proyek PJU “Kuningan Caang” senilai sekitar Rp117 miliar. Kemudian pada 18 Juni, Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) kembali menggelar aksi di Kejari, mendesak penanganan dugaan persoalan tunjangan DPRD.

Pada 17 Juni 2026, Pendopo Bupati Kuningan juga menjadi sasaran aksi KORAKAP melalui aksi yang mereka beri tajuk “Aksi Damai Seribu Cangcut”. Aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap persoalan etika dan dugaan pelanggaran moral sejumlah aparatur, sekaligus menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi dan anggaran, tetapi juga menyangkut integritas serta kepercayaan terhadap birokrasi.

Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menilai persoalan ekonomi harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam membaca berbagai gejolak yang muncul di tengah masyarakat.

Menurut Manap, rentetan aksi tersebut memang tidak boleh secara serampangan disimpulkan seluruhnya sebagai akibat kemiskinan. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi dan banyak tuntutan justru berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas serta kualitas pelayanan pemerintahan. Namun, kondisi ekonomi masyarakat tetap penting dibaca sebagai latar sosial yang dapat memperbesar keresahan.

«“Mengapa ada ribut-ribut, kekacauan dan berbagai kegaduhan di banyak daerah? Salah satu akar persoalannya adalah duit. Ketika rakyat miskin, kebutuhan hidup tidak terpenuhi dan masa depan tidak jelas, tekanan sosial akan semakin besar,” ujar Manap.»

Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti setiap demonstrasi atau konflik otomatis disebabkan oleh kemiskinan. Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi. Namun, menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit dapat memperbesar rasa frustrasi dan membuat persoalan sosial maupun politik lebih mudah meledak.

“Kita lihat sendiri di Kuningan. Aksi bukan hanya terjadi sekali. Ada demonstrasi, ada audiensi, ada kelompok masyarakat yang datang ke DPRD, ada mahasiswa yang berulang kali menyampaikan kritik. Ini harus dibaca pemerintah sebagai sinyal bahwa ada persoalan yang perlu dijawab, bukan sekadar dianggap sebagai kebisingan politik,” katanya.

Ia mencontohkan, pada awal Januari 2026 DPRD Kuningan juga menyoroti maraknya aksi warga desa dan mengaitkannya dengan lemahnya komunikasi serta keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat. Artinya, kata Manap, kegaduhan tidak selalu bersumber dari kemiskinan, tetapi juga dapat muncul ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan penjelasan dan ruang partisipasi yang memadai.

Di sisi lain, sejumlah isu yang dibawa ke jalan memang menyentuh langsung kepentingan ekonomi dan penggunaan uang publik. Polemik tunjangan DPRD, misalnya, memicu demonstrasi dan audiensi pada Februari hingga Maret 2026. Pada 2 Maret, aksi mimbar bebas bahkan berlanjut menjadi forum audiensi dengan pejabat eksekutif Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi melahirkan kecemburuan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan ekonomi.

“Jangan hanya melihat massa yang berteriak di depan gedung pemerintah. Lihat apa yang mereka teriakkan. Kalau yang dipersoalkan menyangkut anggaran, bantuan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik atau kebijakan yang berdampak pada penghasilan masyarakat, berarti ada persoalan substantif yang harus dijawab,” tegas Manap.

Manap menilai Pemerintah Kabupaten Kuningan perlu menjadikan tingginya intensitas aksi dan audiensi sebagai bahan evaluasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak cukup hanya menerima massa setelah demonstrasi terjadi, tetapi harus memperkuat komunikasi publik, membuka data, mempercepat penyelesaian persoalan dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Ukuran sederhananya adalah apakah rakyat merasa didengar dan apakah persoalan mereka diselesaikan. Kalau masyarakat harus berkali-kali turun ke jalan atau datang beramai-ramai untuk mendapatkan jawaban pemerintah, berarti ada komunikasi dan tata kelola yang harus dibenahi,” ujarnya.

Dengan nada satir, Manap mengatakan bahwa masyarakat yang sudah makmur biasanya lebih memilih menikmati kehidupannya daripada mencari keributan di jalanan.

“Rakyat yang sudah makmur biasanya tidak suka ribut, tidak suka jotos-jotosan di jalan. Mereka lebih sibuk mencari kenyamanan hidup. Bahkan, kalau mau bercanda, orang kaya itu bukan sibuk mencari musuh, tetapi malah sibuk mencari selingkuhan,” katanya sembari tertawa.

Namun di balik satire tersebut, Manap ingin menyampaikan pesan serius: kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi dapat menjadi persoalan sosial dan politik apabila dibiarkan berlarut-larut.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan diminta tidak sekadar sibuk meredam demonstrasi setelah massa turun ke jalan. Pemerintah harus mengurai akar setiap persoalan: meningkatkan daya beli, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi rakyat, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan hanya memadamkan apinya. Cari sumber apinya. Kalau sumber masalahnya adalah kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, maka itulah yang harus dibenahi,” pungkas Manap Suharnap.

Irman