DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU DINILAI LALAI, ISI ULANG APAR TAK DILAKUKAN HAMPIR 2 TAHUN "Sudah Begitu Miskin Kah OPD Sampai APAR Tak Diisi Ulang?"

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BENGKULU DINILAI LALAI, ISI ULANG APAR TAK DILAKUKAN HAMPIR 2 TAHUN

"Sudah Begitu Miskin Kah OPD Sampai APAR Tak Diisi Ulang?"

BENGKULU ,Aktualid.com Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu disorot terkait tidak adanya anggaran untuk pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Berdasarkan penelusuran, pengisian ulang APAR di lingkungan kantor tersebut belum dilakukan hampir 2 tahun.

Kondisi ini dinilai membahayakan karena APAR merupakan alat vital dalam penanganan kebakaran di awal kejadian.

"Sudah begitu miskin kah setiap OPD sampai untuk isi ulang APAR saja tidak ada anggaran?" kata salah seorang aktivis yang memantau kondisi kantor, Selasa 4 Agustus 2026.

Risiko Keselamatan Diabaikan

APAR berfungsi sebagai langkah pertama memadamkan api sebelum pemadam kebakaran datang. Masa berlaku isi ulang APAR umumnya 1 tahun. Jika lewat dari masa itu, tekanan dan isi tabung bisa berkurang sehingga tidak berfungsi saat dibutuhkan.namun bagian umum inisial "AG" mengatakan " kita tidak ada anggaran saat ini ujar nya.nanti kita koordinasikan ke pimpinan

Tidak adanya pengisian ulang selama hampir 2 tahun menimbulkan pertanyaan terkait komitmen OPD terhadap keselamatan kerja pegawai dan aset negara.

"Ini bukan soal besar kecil anggaran. Ini soal nyawa. Kalau terjadi kebakaran dan APAR tidak berfungsi, siapa yang bertanggung jawab?" ujarnya.

 Pentingnya Perawatan badan isi ulang AparAPAR di Kantor Pemerintahan

1.  Standar Keselamatan : Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 1980, setiap tempat kerja wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dan merawatnya secara berkala.

2.  Anggaran Kecil, Dampak Besar  Biaya isi ulang 1 tabung APAR 6kg berkisar Rp300 ribu - Rp350 ribu. Jauh lebih kecil dibanding kerugian jika terjadi kebakaran.

3.  Tanggung Jawab Pimpinan OPD  Kepala OPD wajib memastikan sarana keselamatan kerja terpenuhi. Termasuk penganggaran di DPA masing-masing OPD.

4.  Pencegahan vs Penanganan : Biaya pencegahan jauh lebih murah dibanding biaya penanganan korban dan aset yang terbakar.

Harapan Evaluasi Menyeluruh

Pihak pengamat mendesak Inspektorat dan BPKAD Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap seluruh OPD. Jangan sampai hanya Dinas Pendidikan yang mengalami hal serupa.

"Anggaran APBD itu untuk pelayanan publik, termasuk keselamatan. Masa untuk isi ulang APAR tidak ada? Ini harus jadi evaluasi pimpinan," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu  hanya di arahan ke  Kabag Umum terkait isi ulang Apar menyatakan anggaran kosong . Pihak BPKAD dan Inspektorat juga akan dimintai keterangan mengenai pos anggaran pemeliharaan sarana kantor di setiap OPD.apakah seperti itu keadaan yang sebenar nya,

 (SP - tim FABB).