Bongkar Jejak Pendahulu, APBD Jadi Panggung Ego Kekuasaan

 SUARA REDAKSI

Bongkar Jejak Pendahulu, APBD Jadi Panggung Ego Kekuasaan

 Ada pemandangan yang terasa ironis di Jalan Baru arah Kuningan Islamic Center (KIC). Tugu bola dunia yang pernah menjadi bagian dari wajah kawasan itu kini dibongkar, sementara tugu patung kuda disiapkan sebagai penggantinya. Pertanyaannya sederhana, tetapi menusuk: yang sedang dibangun itu ikon baru, atau sedang dihapus jejak lama?

Publik berhak curiga ketika pergantian kekuasaan seperti selalu diikuti pergantian simbol. Seolah-olah pembangunan hanya sah disebut berhasil jika yang berdiri adalah karya penguasa yang sedang berkuasa. Kalau begitu, pembangunan daerah akan berubah menjadi ajang adu gengsi antarperiode: yang lama dibongkar, yang baru dipasang, lalu tagihannya dibebankan kepada rakyat.

Tugu bola dunia tersebut bukan sekadar benda yang berdiri di tengah ruang publik. Ia merupakan bagian dari wajah Kabupaten Kuningan pada suatu masa, sekaligus buah gagasan pemerintahan ketika H Aang Hamid Suganda menjabat sebagai bupati. Sebelum dibangun, kawasan tersebut juga bukan merupakan ruang yang memiliki ikon sebagaimana sekarang.

Karena itu, ketika sebuah karya publik yang dibangun dengan anggaran daerah kemudian dibongkar dan diganti, persoalannya bukan lagi sekadar selera estetika. Ada soal efisiensi APBD, nilai aset, pertanggungjawaban anggaran, dan penghargaan terhadap sejarah pembangunan daerah. Jangan sampai uang rakyat diperlakukan seperti uang pribadi yang bisa dibelanjakan ulang hanya karena penguasa baru ingin meninggalkan tanda tangannya sendiri.

Pergantian ikon kota tentu bukan sesuatu yang haram. Setiap pemerintahan memiliki visi dan kreativitas. Namun, pembangunan yang menggunakan uang rakyat semestinya tidak menjadikan setiap pergantian kekuasaan sebagai alasan untuk menghapus apa yang pernah dibuat pendahulunya.

Jika setiap bupati baru merasa perlu menghapus atau mengganti karya pendahulunya, maka Kuningan akan terjebak dalam politik bongkar-pasang. Bukan berlomba membuat pelayanan publik semakin baik, melainkan berlomba memastikan jejak siapa yang paling terlihat di ruang publik.

Hari ini tugu bola dunia. Besok entah apa lagi. Dan ketika bupati berikutnya datang, bukan tidak mungkin patung kuda pun dianggap sudah tidak sesuai selera. Akhirnya, rakyat hanya menjadi penonton dari siklus bongkar, bangun, anggarkan, resmikan—lalu bongkar lagi.

Pertanyaannya menjadi lebih pedas: apakah APBD memang untuk memenuhi kebutuhan rakyat, atau perlahan berubah menjadi alat untuk memuaskan selera dan ego kekuasaan?

Uang rakyat seharusnya memiliki jejak yang lebih panjang daripada masa jabatan seorang kepala daerah. Jalan yang baik, irigasi yang berfungsi, pelayanan publik yang berkualitas, lingkungan yang terjaga, sekolah yang layak dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar meninggalkan sebuah monumen.

Patung kuda boleh saja menjadi ikon baru. Tetapi jangan sampai kuda itu justru menjadi simbol dari kebiasaan lama: setiap penguasa ingin menghapus tanda tangan penguasa sebelumnya. Sebab kalau pembangunan hanya diukur dari seberapa besar jejak seorang bupati bisa menggantikan jejak pendahulunya, rakyat pantas bertanya: di mana letak kepentingan rakyatnya?

Sebab sejarah pemerintahan daerah bukan milik satu rezim, satu bupati, atau satu kelompok politik. Setiap pemimpin datang membawa gagasan, bekerja pada zamannya, lalu meninggalkan catatan yang semestinya menjadi bagian dari perjalanan daerah.

Kalau memang tugu bola dunia dinilai sudah tidak relevan, pemerintah jangan sekadar berkata “ini penataan”. Jelaskan kepada publik: berapa biaya pembangunan tugu lama, berapa nilai aset yang dibongkar, berapa biaya pembongkarannya, berapa anggaran tugu baru, siapa yang mengerjakan, dan apa urgensi menggantinya? Rakyat berhak tahu apakah ini kebutuhan pembangunan atau sekadar kebutuhan pencitraan.

Transparansi semacam itu penting agar publik tidak melihat penggunaan APBD hanya sebagai pergantian selera kekuasaan.

Jangan sampai pembangunan berubah menjadi pesan politik yang terselubung: “yang lama bukan saya, maka harus disingkirkan.” Kalau itu yang terjadi, maka APBD bukan lagi sekadar instrumen pembangunan, tetapi berisiko menjadi panggung untuk memuaskan ego kekuasaan.

Karena APBD bukan milik bupati.

APBD adalah uang rakyat.

Dan setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya meninggalkan manfaat, bukan sekadar meninggalkan nama. Rakyat tidak membutuhkan bupati yang paling banyak meninggalkan patung. Rakyat membutuhkan pemimpin yang paling banyak meninggalkan manfaat.

Suara Redaksi Aktualid.com

Jangan bongkar sejarah hanya demi mengukir nama. Karena jabatan akan berganti, tetapi uang rakyat dan jejak pembangunan akan tetap menjadi pertanggung jawaban.

Red