27 Juli 1996, 30 tahun yang lalu, Jakarta menjadi saksi sebuah peristiwa kelam yang terukir sebagai luka dalam ingatan kolektif bangsa.

27 Juli 1996, 30 tahun yang lalu, Jakarta menjadi saksi sebuah peristiwa kelam yang terukir sebagai luka dalam ingatan kolektif bangsa.

Tragedi itu, yang kelak disebut Kudatuli, mengubah lanskap politik tanah air: gerakan pro-demokrasi mengeras jelang senjakala riwayat Orde Baru. Meskipun ada represi terhadap aktivis pro-demokrasi, terutama terhadap PRD, sentimen anti-kediktatoran justru semakin meluas.

Pembungkaman oposisi

Sejak 1987, keluarga Sukarno comeback ke politik. Megawati dan Guruh, dua anak Soekarno, bergabung dengan PDI yang dipimpin Soerjadi.

Karisma keluarga Sukarno merebak di tengah kampanye PDI. Dalam setiap kampanye terbuka, poster bergambar Sukarno selalu terpampang. Megawati pun hadir dengan suara sederhana, tapi berhasil menarik massa.

Megawati di acara PDI pro-Mega di Surabaya, 1997.

Daya pikat keluarga Sukarno mendongkrak perolehan suara PDI. Pemilu 1987 berakhir cukup gemilang bagi PDI. Partai ini meraup 9,3 juta suara dari 85,8 juta suara sah (10 persen). Jatah kursi di DPR meningkat menjadi 40 kursi, naik 16 kursi dari Pemilu 1982 sebanyak 24 kursi.

Kehadiran Megawati mampu mendongkrak perolehan suara PDI di 22 provinsi. PDI pun dapat mengungguli Partai Persatuan Pembangunan di enam provinsi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya.

Kemudian, pada pemilu 1992, suara PDI melonjak dari 10 persen (pemilu 1987) menjadi 14 persen pada pemilu 1992. Penguasa Orde Baru, yang meng-endorse Golkar sebagai partainya pemerintah, tidak suka dengan lonjakan suara itu.

Dualisme kepemimpinan

Soerjadi, yang terpilih secara aklamasi pada Kongres 1993 di Medan, tersandung kasus penculikan kader PDI. Akhirnya, atas restu pemerintah, PDI menggelar KLB di Surabaya pada awal Desember 1993.

KLB Surabaya menghasilkan kepemimpinan Megawati. Kepemimpinan Megawati dikukuhkan lewat Musyawarah Nasional bulan itu juga. Namun, baru 3 tahun berjalan, PDI kubu Soerjadi menggelar Kongres di Medan. Sejak itu, terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh PDI.

Penyerbuan kantor PDI

Sejak awal Juni 1996, massa PDI pendukung Megawati bergerak. Mereka menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor PDI setiap hari.

Mimbar Demokrasi itu didukung oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan kelompok pro-demokrasi lainnya. Dalam sekejap, mimbar itu menjadi panggung menentang rezim Orde Baru.

Mimbar bebas semacam itu pernah dilakukan Corazon Aquino ketika melawan diktator Ferdinand Marcos di Filipina.

Penyerbuan ke kantor PDI di Jalan Diponegoro. Kredit: Wikipedia Common

ABRI sangat tidak menyukai mimbar bebas itu karena mencitakan efek bola salju yang menggerakkan massa. Panglima ABRI kala itu, Feisal Tanjung, menyebut mimbar bebas itu sebagai makar.

Hari itu, Sabtu, 27 Juli 1996, ribuan massa pendukung Soerjadi menyerbu kantor PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta pusat.

Hasil investigasi Tim Pembela Demokrasi Indonesia) (TPDI) dan kesaksian korban menyebut ada pelibatan aparat keamanan, mantan napi, dan buruh lepas dalam proses penyerbuan itu.

Penyerbuan kantor PDI di jalan Diponegoro pada 27 Juli 1996 disusun dengan skenario yang buruk. Dirancang seolah-olah sebagai konflik internal. Dan pihak penyerbu adalah massa PDI pro-Soerjadi.

Tetapi faktanya, banyak pihak penyerbu berambut cepak dan berbadan tegap. Juga diketahui ada mobilisasi mantan napi dan buruh lepas yang dibayar. Selain itu, polisi dan tentara sebagai aparat negara bukan berada di antara dua kubu yang berkonflik dan memisahkan, tetapi berada di belakang penyerbu.

Temuan Komnas HAM menyebutkan, kejadian hari itu menyebabkan 23 orang hilang, 5 orang tewas, dan 149 orang luka-luka.

Tragedi Sabtu kelabu itu memperlihatkan kepada publik bentuk kesewenang-wenangan penguasa dalam mengintervensi urusan internal partai politik dan upaya pembungkaman oposisi. Gelombang simpati terhadap PDI-Mega berubah menjadi ledakan amarah yang memicu kerusuhan.

Hari itu, Jakarta membara. Bentrokan dan kerusuhan meluas hingga Salemba, Matraman, hingga Kampung Melayu. Kerusuhan hari itu mengakibatkan 22 bangunan rusak dan hampir seratusan kendaraan dibakar. Sebagian besar gedung yang dibakar terkait dengan kekuasaan, seperti Departemen Pertanian, gedung Gedung Persit Chandra Kartika, dan lain-lain.

Wiji Thukul saat deklarasi PRD, 22 Juli 1996.

Represi terhadap PRD

Pemerintah kemudian mencari kambing hitam untuk dipersalahkan atas kejadian itu. Dan kambing hitam itu adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI, Letnan Jenderal Syarwan Hamid, menuding bentrokan di kantor DPP PDI itu didalangi para aktivis PRD. Untuk melengkapi tudingan itu, PRD juga dituding punya kemiripan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PRD baru mendeklarasikan diri secara terbuka pada 22 Juli 1996. Partai ini menentang Orde Baru dan menyerukan pencabutan 5 Paket UU politik dan Dwi Fungsi ABRI. Pasca itu, pengurus dan kader PRD dikejar, diculik, dan ditangkapi.

Pada Agustus 1996, puluhan pimpinan dan aktivis PRD sudah ditangkap. Pada September 1996, pemerintah melarang dan membubarkan PRD.

Pengadilan bagi pelaku

Meskipun sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, penuntasan tragedi 27 Juli 1996 belum menemui titik keadilan. Pelaku utama belum pernah diseret ke muka pengadilan.

Ada enam jenis pelanggaran HAM dalam tragedi 27 Juli 1996: pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat; pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut; pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi; pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia; dan pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Menuntut keadilan terkait 27 Juli 1996. Kredit :Wikipedia Common

Sejumlah petinggi ABRI disebut terlibat dalam peristiwa itu, seperti Feisal Tanjung (Panglima ABRI), Sutiyoso (Panglima Kodam Jaya), Susilo Bambang Yudhoyono (Kasdam Jaya), Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, Alex Widya Siregar, dan Tri Tamtomo.

Keadilan bagi para korban Tragedi 27 Juli masih menjadi utang sejarah yang belum terbayar. Ironisnya, ketika PDIP dan Megawati berkuasa, dari 2001-2004, tak ada upaya politik pemerintahannya untuk mengusut tuntas kasus itu.

Bahkan PDIP mendukung Sutiyoso, salah satu nama yang terlibat dalam tragedi itu, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2002. Kader partai yang menentang pencalonan itu, seperti Tarmidi Suhardjo, saat itu sebagai Ketua Fraksi PDIP dan Wakil DPRD DKI Jakarta, tersingkir.

Begitu juga, ketika PDIP menjadi partai berkuasa selama dua periode pemerintahan Joko Widodo, kasus pelanggaran HAM dalam tragedi 27 Juli 1996 tak tersentuh.

Hari ini, hampir tiga dekade berlalu, luka sejarah akibat peristiwa Kudatuli belum sembuh. Dan, seperti kata penulis Spanyol, George Santayana: mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan mengulanginya.

Red