Pendidikan yang Gagal Karena "Setiap rezim datang membawa kurikulum baru, jargon baru, dan klaim perbaikan"

Pendidikan yang Gagal Karena "Setiap rezim datang membawa kurikulum baru, jargon baru, dan klaim perbaikan"

Sudah terlalu lama kegagalan pendidikan Indonesia diperlakukan sebagai persoalan teknis, bukan kegagalan kebijakan. Setiap rezim datang membawa kurikulum baru, jargon baru, dan klaim perbaikan, sementara satu hal tak pernah berubah: kemampuan berpikir siswa Indonesia tetap tertinggal jauh.

Negara ini tidak kekurangan program pendidikan. Yang kurang adalah keberanian untuk mengakui bahwa sistem pendidikan kita lebih dirancang untuk rapi secara administratif daripada efektif secara kognitif. Laporan lengkap dianggap keberhasilan, sementara kualitas bernalar siswa nyaris tak pernah menjadi ukuran utama.

Fondasi masalahnya jelas dan berulang: Indonesia menggantungkan proses belajar pada jutaan guru yang tidak diperlakukan sebagai profesi elite. Ketergantungan masif pada guru honorer bergaji rendah bukan kecelakaan kebijakan, melainkan pilihan yang terus dibiarkan. Dalam kondisi seperti ini, tuntutan agar sekolah mengajarkan pemrograman, computational thinking, atau kecerdasan buatan terdengar lebih seperti slogan politik ketimbang strategi pendidikan yang serius.

Hasil asesmen internasional memperkuat kenyataan pahit ini. Studi PISA oleh OECD berulang kali menunjukkan bahwa kelemahan utama siswa Indonesia terletak pada kemampuan bernalar dan memecahkan masalah bukan hafalan. Ini berarti sekolah gagal menjalankan fungsi paling mendasar: melatih cara berpikir.

Dalih bahwa Indonesia “sedang berkembang” juga tidak lagi relevan. Vietnam, dengan sumber daya terbatas, mampu mencatat performa tinggi dalam matematika PISA melalui disiplin pedagogik dan seleksi guru yang ketat. Perbandingan ini membongkar satu kenyataan yang tak nyaman: ketertinggalan Indonesia adalah hasil desain kebijakan, bukan nasib sejarah.

Alarm jangka panjang bahkan sudah berbunyi. Human Capital Index Indonesia yang berada di kisaran 0,5 menurut World Bank menunjukkan bahwa separuh potensi produktivitas generasi masa depan hilang akibat kegagalan sistem hari ini. Ini bukan angka abstrak, melainkan proyeksi kerugian nasional yang nyata.

Namun alih-alih membenahi inti masalah, kebijakan pendidikan terus diarahkan ke zona aman politik: administrasi diperbanyak, indikator diperhalus, seremoni diperluas. Pendidikan diperlakukan sebagai urusan manajemen, bukan investasi peradaban. Selama itu terjadi, kegagalan akan terus direproduksi tenang, rapi, dan nyaris tak dipertanyakan.

Sudah saatnya berhenti memaklumi kegagalan ini sebagai proses yang “memang butuh waktu”. Pendidikan Indonesia tidak kekurangan waktu; ia kekurangan ketegasan. Dan tanpa perubahan serius pada desain sistem, setiap janji reformasi hanya akan menjadi satu lagi laporan rapi tentang masa depan yang gagal dipersiapkan.

Irman