Negara dalam Negara": Menguak Cara Kerja 'Mafia' Industri di Balik Tembok Morowali

"Negara dalam Negara": Menguak Cara Kerja 'Mafia' Industri di Balik Tembok Morowali

Morowali – Pengakuan mengejutkan seorang mantan karyawan di acara The Prime Show with Aiman baru-baru ini menyentak publik. Bukan sekadar isu ketenagakerjaan, apa yang terungkap dari balik tembok PT IMIP menggambarkan sebuah sistem tertutup yang beroperasi dengan aturan mainnya sendiri—sebuah indikasi praktik ala mafia yang menggerogoti kedaulatan negara.

Bagaimana sebuah kawasan industri bisa menjelma menjadi "wilayah tak tersentuh"? Berikut adalah bedah pola operasi mereka berdasarkan kesaksian "Mr. X".

1. Protokol "Petak Umpet": Sirine dan Evakuasi ke Hutan

Modus paling mencengangkan adalah sistem peringatan dini yang sangat terorganisir. Para pelaku tampaknya memiliki akses informasi "A1" mengenai kapan pejabat negara akan melakukan inspeksi mendadak (sidak).

 * Sistem Peringatan Dini: Begitu info sidak bocor, sirine peringatan di dalam kawasan akan meraung. Ini bukan tanda bahaya kebakaran, melainkan kode evakuasi.

 * Mobilisasi Massal: Ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal atau yang bermasalah dengan izin kerja segera diangkut menggunakan shuttle bus.

 * Tempat Persembunyian: Bukan dipulangkan, mereka dilarikan ke hutan-hutan di sekitar kawasan industri.

Hasilnya? Saat Menteri atau Anggota DPR tiba, pabrik terlihat "tertib". Pejabat hanya akan menemukan pekerja lokal dan segelintir TKA berdokumen lengkap. Sebuah ilusi kepatuhan hukum yang sempurna.

2. Pintu Gerbang Tanpa Penjaga ("Bandara Hantu")

Ciri khas operasi mafia adalah menguasai jalur logistik tanpa endusan aparat. Polemik "Bandara Hantu" di Morowali menjadi bukti nyata.

 * Bebas Bea Cukai & Imigrasi: Bandara dan pelabuhan khusus ini disebut beroperasi tanpa kehadiran permanen petugas Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina.

 * Lalu Lintas Gelap: Tanpa otoritas negara, siapa yang bisa menjamin apa yang masuk dan keluar? Mulai dari alat berat, logistik, hingga manusia bisa melenggang masuk tanpa stempel paspor atau pemeriksaan pajak. Negara kehilangan kendali atas siapa dan apa yang menginjakkan kaki di tanahnya sendiri.

3. Berlindung di Balik "Perisai Bintang"

Bagaimana operasi sebesar ini bisa tidak tersentuh aparat lokal? Jawabannya ada pada siapa yang menjaga gerbang.

 * Keterlibatan Purnawirawan: Keamanan kawasan dipegang oleh Morowali Security Service (MSS), yang strukturnya diisi oleh para purnawirawan jenderal TNI dan Polri.

 * Kebal Aparat Wilayah: "Power" para jenderal ini membuat aparat kewilayahan mati kutu. Bupati hingga Kapolres setempat disebut sulit menembus akses masuk tanpa izin berbelit. Ini menciptakan zonasi eksklusif di mana hukum nasional seolah berhenti di depan gerbang pabrik.

4. Ketimpangan Gaji yang Tak Masuk Akal

Praktik mafia juga terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan "orang dalam" versus warga lokal.

 * Gaji Fantastis Pekerja Kasar: Seorang tukang sapu asal Tiongkok bisa digaji hingga 8.000 Yuan (Rp17 juta).

 * Diskriminasi: Pekerjaan tanpa keahlian (unskilled) yang seharusnya menjadi jatah warga lokal, justru diimpor dari luar dengan bayaran jauh lebih tinggi. Ini bukan alih teknologi, melainkan invasi tenaga kerja kasar yang dibungkus investasi.

Epilog: Negara Mulai Bergerak?

Latihan gabungan 27.000 pasukan TNI yang diinisiasi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sekitar kawasan tersebut dinilai sebagai sinyal keras. Negara tampaknya mulai gerah dengan praktik "negara dalam negara" ini.

Pertanyaannya kini: Mampukah "Show of Force" tersebut meruntuhkan tembok tebal yang selama ini melindungi praktik-praktik ilegal di Morowali, ataukah ini hanya gertakan sambal di tengah gurita investasi yang sudah terlalu kuat mencengkeram?

sumber: inews tv

Lhynaa Marlinaa/Irman