Dua peristiwa besar kejatuhan Saddam Hussein di Irak dan tekanan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela

Dua peristiwa besar kejatuhan Saddam Hussein di Irak dan tekanan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela 

Dalam panggung politik internasional, sejarah sering kali berulang dengan pola yang mengejutkan. Ada sebuah skenario klasik yang kerap dimainkan: sebuah negara dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan atau ancaman global, intervensi militer dilakukan hingga negara tersebut luluh lantak, namun ketika debu peperangan mereda, alasan awal invasi seolah menguap begitu saja.

​Dua peristiwa besar kejatuhan Saddam Hussein di Irak dan tekanan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela menjadi cermin retak yang memperlihatkan bagaimana "isu moral" sering kali menjadi tirai bagi kepentingan ekonomi yang jauh lebih pragmatis.

​Tragedi Irak: Mencari Bom yang Tak Pernah Ada

​Tahun 2003 akan selalu diingat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern. Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W. Bush melancarkan invasi besar-besaran ke Irak dengan satu narasi tunggal yang mencekam: Senjata Pemusnah Massal (WMD).

​Dunia diyakinkan bahwa Saddam Hussein memiliki bom nuklir dan senjata kimia yang siap diledakkan kapan saja. Narasi ini dibangun begitu kuat hingga Dewan Keamanan PBB menjadi saksi presentasi intelijen yang terlihat sangat meyakinkan. Hasilnya? Irak hancur lebur, infrastrukturnya rata dengan tanah, dan Saddam Hussein akhirnya ditangkap di sebuah lubang persembunyian bawah tanah.

​Namun, ada satu hal yang hilang dalam konferensi pers pasca-kemenangan: Barang bukti. Setelah bertahun-tahun pendudukan dan pencarian intensif oleh tim ahli internasional, tidak ada satu pun bom nuklir atau senjata pemusnah massal yang ditemukan. Tidak ada konferensi pers yang memamerkan hulu ledak nuklir yang disita. Yang tersisa hanyalah negara yang hancur, ribuan nyawa melayang, dan kontrol atas cadangan minyak Irak yang beralih tangan.

​Venezuela: Dari Isu Narkoba ke Penguasaan Emas Hitam

​Pola yang serupa tampak berulang dalam beberapa hari terakhir terkait krisis di Venezuela. Presiden Nicolas Maduro dituduh secara terbuka oleh Washington sebagai gembong perdagangan narkoba internasional (narco-terrorism). Tuduhan ini menjadi pembenaran moral untuk melakukan tekanan diplomatik dan militer yang luar biasa.

​Namun, perhatian para pengamat tertuju pada apa yang disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah AS baru-baru ini. Jika awalnya narasi "perang melawan narkoba" ditiupkan dengan kencang, narasi tersebut mendadak sayu saat aksi nyata dilakukan.

​Dalam pernyataan terbaru, fokus pembicaraan justru bergeser secara signifikan. Bukannya membahas detail penyitaan barang bukti narkotika atau jalur distribusi yang diputus, penekanan utama justru jatuh pada pengelolaan dan penjualan minyak Venezuela. > "Ini bukan lagi tentang moralitas atau hukum internasional, melainkan tentang siapa yang berhak memutar keran minyak di Caracas."

​Pola yang Terbaca: Minyak sebagai Motivasi Sejati?

​Ada benang merah yang sangat tebal antara kasus Irak dan Venezuela: keduanya memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia.

•​ Irak: Memiliki cadangan minyak yang sangat melimpah di Timur Tengah.

• ​Venezuela: Memegang rekor cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini.

​Ketika sebuah negara memiliki kekayaan alam yang begitu besar namun tidak sejalan dengan kepentingan hegemoni global, isu-isu seperti "Senjata Nuklir" atau "Kartel Narkoba" sering kali muncul sebagai tiket masuk yang sah secara politik untuk melakukan intervensi.

​Retorika vs Realita

​Kita belajar dari sejarah bahwa dalam geopolitik, kata-kata sering kali hanyalah alat dekoratif. Bom nuklir di Irak adalah "hantu" yang digunakan untuk meruntuhkan sebuah rezim, sementara tuduhan narkoba di Venezuela tampak seperti pintu masuk untuk mengamankan stabilitas pasokan energi global di bawah kendali tertentu.

​Saat konferensi pers berakhir tanpa menunjukkan bukti kejahatan yang dituduhkan, publik dunia mulai menyadari bahwa target sebenarnya bukanlah senjata atau obat-obatan terlarang, melainkan kontrol atas sumber daya yang terkandung di perut bumi.

Irman