Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru PPPK Paruh Waktu? "ASN Paruh Waktu (pemilik Serdik) menerima tunjangan yang lebih rendah daripada Guru Swasta Non-Inpassing.'

Berapa Besaran Tunjangan Profesi Guru PPPK Paruh Waktu? "ASN Paruh Waktu (pemilik Serdik) menerima tunjangan yang lebih rendah daripada Guru Swasta Non-Inpassing.'

Di tengah polemik mekanisme penggajian atau Tunjangan Profesi Guru PPK Paruh Waktu, muncul satu variabel penting yang luput dari pembahasan: Standar Baru Tunjangan Profesi Guru (TPG) Swasta/Non-ASN.

​Kemendikdasmen telah memberikan sinyal positif berupa kenaikan tunjangan bagi guru swasta (non-inpassing) menjadi setara Rp2.000.000. Angka ini menjadi tolok ukur baru kesejahteraan minimal bagi pemilik Sertifikat Pendidik (Serdik).

​Lantas, bagaimana korelasinya dengan nasib Guru PPPK Paruh Waktu? Mari kita bedah secara analitis.

​1. PARADOKS "1x GAJI POKOK"

Sesuai regulasi ASN, Tunjangan Profesi dibayarkan sebesar 1x Gaji Pokok.

Bagi PPPK Paruh Waktu, gaji pokok ditentukan berdasarkan kontrak daerah (bisa di bawah UMR).

​Skenario Terburuk: Jika daerah menetapkan gaji PPPK Paruh Waktu sebesar Rp500.000 - Rp1.000.000, maka Tunjangan Profesi yang cair pun mengikuti angka tersebut.

​Hasil: ASN Paruh Waktu (pemilik Serdik) menerima tunjangan yang lebih rendah daripada Guru Swasta Non-Inpassing.

​2. SKEMA "HYBRID": SEBUAH KEMUNGKINAN SOLUSI

Untuk menghindari ketimpangan di atas, ada kemungkinan logis yang seharusnya diambil pemerintah dalam menyusun regulasi teknis (Permendikdasmen/PMK) untuk PPPK Paruh Waktu:

​Pemerintah bisa menerapkan Klausul Batas Bawah (Floor Price).

Bunyinya kira-kira: "Bagi PPPK Paruh Waktu yang gaji pokoknya di bawah standar kelayakan, maka besaran Tunjangan Profesi tidak menggunakan skema 1x Gaji Pokok, melainkan disetarakan dengan Tunjangan Profesi Guru Swasta/Non-ASN (Flat Rp2.000.000)."

​3. MENGAPA INI MASUK AKAL?

​Asas Keadilan: Tidak boleh ada ASN bersertifikat pendidik yang dihargai lebih rendah daripada standar minimal guru Non-ASN. Angka Rp2 juta adalah "jaring pengaman" agar Serdik tidak terdevaluasi

​Beban Anggaran Terukur: Skema flat Rp2 juta lebih ringan bagi APBN dibandingkan harus membayar penuh setara gaji ASN Penuh Waktu (Rp3,2 juta++), namun tetap jauh lebih manusiawi dibandingkan membiarkan tunjangan cair hanya ratusan ribu rupiah.

​KESIMPULAN 

Status PPPK Paruh Waktu adalah "wilayah abu-abu" antara ASN Penuh dan Honorer. Maka, skema tunjangannya pun harus adaptif.

​Jika Kemendikdasmen berani menaikkan standar guru swasta menjadi Rp2 juta, maka wajib hukumnya angka ini juga menjadi batas minimal tunjangan bagi PPPK Paruh Waktu. Jangan sampai "Baju ASN"-nya didapat, tapi "Isi Dompet"-nya kalah dengan rekan-rekan di sekolah swasta.

​Apakah regulasi turunan nanti akan mengadopsi skema ini? Kita tunggu dan kawal bersama.

​Red