Manap Suharnap Tanggapi Rokhmat Ardiyan: Geothermal Ciremai Jangan Hanya Bicara Megawatt, Uranium dan Air Harus Dibuka

 BERITA DAERAH 

Manap Suharnap Tanggapi Rokhmat Ardiyan: Geothermal Ciremai Jangan Hanya Bicara Megawatt, Uranium dan Air Harus Dibuka

KUNINGAN —Aktualid.com KetuaForum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI)        (FORMASI), Manap Suharnap, meminta wacana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Ciremai tidak berhenti pada narasi besarnya potensi energi dan kebutuhan investasi.

Manap menilai, pernyataan anggota DPR RI Fraksi Gerindra H. Rokhmat Ardiyan, M.M., mengenai besarnya potensi geothermal Indonesia perlu diikuti penjelasan yang lebih konkret apabila dikaitkan dengan rencana pengembangan panas bumi di Ciremai.

Menurut Manap, persoalan yang dihadapi masyarakat Kuningan bukanlah apakah geothermal merupakan energi terbarukan atau bukan. Persoalannya adalah apakah Ciremai merupakan lokasi yang tepat, aman dan memberikan manfaat yang sebanding dengan risiko yang mungkin ditanggung masyarakat.

“Kalau bicara potensi geothermal Indonesia, kita tidak mempersoalkannya. Tetapi jangan potensi nasional kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap lokasi geothermal otomatis aman untuk dieksploitasi. Ciremai mempunyai karakteristik geologi, hutan, air dan masyarakat yang harus dikaji secara spesifik,” kata Manap.

Ia meminta pemerintah dan pihak terkait membedakan secara tegas antara potensi, sumber daya, cadangan, cadangan terbukti dan kapasitas pembangkitan yang secara teknis serta ekonomis benar-benar dapat diproduksikan.

“Jangan hanya mengatakan Indonesia punya potensi puluhan ribu megawatt. Pertanyaannya, berapa cadangan terbukti di Ciremai? Berapa yang benar-benar layak diproduksi? Berapa titik pemboran? Berapa kebutuhan airnya? Dari mana airnya? Ini yang harus dijawab,” tegasnya.

Uranium Jangan Menjadi Pernyataan Tanpa Data

Manap juga menyoroti isu mengenai uranium atau potensi unsur radioaktif yang dikaitkan dengan kawasan Ciremai.

Ia menegaskan, FORMASI tidak ingin isu tersebut berkembang menjadi ketakutan masyarakat tanpa dasar ilmiah. Namun, apabila informasi mengenai uranium memang pernah disampaikan oleh Rokhmat Ardiyan, maka menurutnya pernyataan tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan dapat diverifikasi.

“Kalau memang ada data uranium di kawasan Ciremai, buka datanya. Di mana lokasinya, berapa kadarnya, siapa yang melakukan pengukuran dan bagaimana hasil laboratoriumnya. Jangan masyarakat hanya mendapatkan pernyataan tanpa data,” ujar Manap.

Sebaliknya, jika yang dimaksud hanya kemungkinan keberadaan unsur uranium secara alamiah, Manap meminta agar pemerintah menjelaskan secara ilmiah sehingga masyarakat tidak salah memahami antara uranium alamiah, indikasi mineralisasi uranium dan deposit uranium yang layak ditambang.

Air Ciremai Jangan Dipertaruhkan

Selain uranium, Manap menempatkan persoalan air sebagai salah satu pertanyaan utama.

Menurutnya, Gunung Ciremai memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih luas daripada sekadar lokasi sumber energi. Air dari kawasan hulu menopang kebutuhan masyarakat, pertanian, pariwisata dan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya.

“Kalau listrik bisa dihitung dalam megawatt, air juga harus dihitung. Berapa air yang digunakan ketika eksplorasi dan operasi? Bagaimana sistem reinjeksi? Bagaimana memastikan mata air masyarakat tidak terganggu? Semua harus ada jawabannya,” kata Manap.

Ia menambahkan, label energi terbarukan tidak boleh dimaknai sebagai energi yang bebas risiko.

“Terbarukan bukan berarti tanpa risiko. Karena itu yang kita minta adalah kajian yang terbuka dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Investor Dapat Insentif, Kuningan Mendapat Apa?

Manap juga mempertanyakan wacana pemberian insentif untuk menarik investasi geothermal.

Menurutnya, insentif bagi investor dapat dibahas sebagai kebijakan pemerintah. Namun, masyarakat daerah penghasil juga berhak mengetahui secara transparan berapa manfaat ekonomi yang benar-benar diterima Kabupaten Kuningan.

“Kalau investor mendapatkan kepastian dan insentif, masyarakat Kuningan juga harus mendapatkan kepastian manfaat. Berapa penerimaan untuk daerah? Berapa bonus produksi? Berapa lapangan kerja lokal? Berapa manfaat konkret bagi masyarakat?” tanyanya.

“Jangan Sampai Presiden Prabowo Anti Londo Ireng, Anak Buahnya Justru Menjadi Bagian dari Londo Ireng”

Pada bagian lain, Manap mengingatkan agar agenda investasi dan pembangunan energi tidak bergeser dari semangat keberpihakan kepada kepentingan nasional dan masyarakat.

Ia bahkan melontarkan kritik keras dengan menggunakan istilah “londo ireng” sebagai metafora terhadap pihak pribumi yang, menurutnya, apabila kebijakan publik lebih mengutamakan kepentingan modal dibanding kepentingan rakyat.

“Jangan sampai Presiden Prabowo anti londo ireng, justru anak buahnya menjadi bagian dari londo ireng. Ini yang harus kita waspadai,” ujar Manap.

Menurutnya, pernyataan tersebut bukan ditujukan untuk menuduh individu tertentu, melainkan sebagai peringatan agar kebijakan investasi tidak membuat masyarakat daerah kehilangan kendali atas sumber daya alamnya.

“Kalau pemerintah bicara kedaulatan energi dan kepentingan nasional, maka masyarakat harus menjadi bagian dari penerima manfaat. Jangan sampai sumber daya di daerah diambil, sementara masyarakat hanya menjadi penonton dan harus menanggung risikonya,” katanya.

FORMASI Minta Data Dibuka Sebelum Pemboran

FORMASI mendorong agar informasi penting mengenai rencana geothermal Ciremai dibuka kepada masyarakat sebelum kegiatan eksplorasi berlangsung.

Di antaranya jumlah titik pemboran, kedalaman sumur, kebutuhan air, sumber air, sistem reinjeksi, luas kawasan yang digunakan, status tata ruang, status kawasan hutan, kajian hidrogeologi, AMDAL, mitigasi risiko serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi gangguan lingkungan.

“Kalau memang aman, tunjukkan datanya. Kalau memang tidak mengganggu sumber air, buka kajian hidrogeologinya. Kalau memang menguntungkan Kuningan, tunjukkan angka manfaatnya,” tegas Manap.

Ia meminta DPR RI, pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kuningan dan lembaga teknis tidak membangun komunikasi publik hanya berdasarkan angka potensi energi.

“Yang dipersoalkan masyarakat bukan geothermal sebagai energi terbarukan. Yang dipersoalkan adalah apakah geothermal di Ciremai aman, siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi risiko,” ujarnya.

Manap menegaskan FORMASI tidak ingin masyarakat diposisikan seolah harus memilih antara kepentingan ketahanan energi nasional dengan keselamatan lingkungan.

“Kita tidak sedang mempertentangkan energi dengan lingkungan. Keduanya harus berjalan bersama. Ketahanan energi penting, tetapi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sumber air juga tidak boleh dikorbankan,” katanya.

“Jangan mulai mengebor sebelum data tentang air, geologi, hidrogeologi, tata ruang, kawasan hutan dan, jika memang ada indikasi, radioaktivitas alam Ciremai benar-benar diketahui dan dibuka kepada publik,” pungkas Manap.

RED